Qatar Bayar Gaji PNS Palestina di Gaza via Hamas, Fatah Marah
Sabtu, 10 November 2018 - 10:56 WIB
Qatar Bayar Gaji PNS Palestina di Gaza via Hamas, Fatah Marah
A
A
A
GAZA - Pemerintah Qatar menyalurkan uang tunai USD15 juta kepada Hamas untuk membayar gaji para pegawai negeri sipil (PNS) Palestina di Gaza. Faksi Fatah yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas marah dengan langkah Doha tersebut.
Penyaluran uang tunai Qatar ke Hamas itu juga atas persetujuan Israel.
Faksi Fatah mengatakan Qatar bekerja untuk mengkonsolidasikan perbedaan di internal Palestina dan Hamas sudah menjual darah Palestina dengan harga USD15 juta.
Penyaluran uang tunai Qatar senilai USD15 juta tersebut adalah yang pertama dari total USD90 juta yang akan masuk ke Gaza selama enam bulan ke depan. Penyaluran uang tunai itu dengan persetujuan Israel, di mana uang tiba melalui Bandara Internasional Ben Gurion Tel Aviv.
Uang tersebut kemudian diangkut melalui darat ke Jalur Gaza dengan mobil Duta Besar Qatar untuk Gaza, Mohammed al-Emadi. Rutenya, melewati persimpangan Erez di utara Jalur Gaza.
Media Israel mengungkapkan bahwa daftar PNS Palestina yang dibayar melalui "pemeriksaan keamanan" di Israel dalam proses yang disepakati oleh mediator Qatar.
Fatah menggambarkan langkah itu sebagai "topeng malu" dan menekankan bahwa Hamas, sepanjang periode sebelumnya, telah mengelakkan tujuan Palestina di bawah nama demo "March of Return" di perbatasan Gaza dengan Israel setiap Jumat sejak Maret lalu.
Para pengkritik Hamas mengatakan, tujuan sebenarnya dari demo mingguan itu adalah untuk memberikan tekanan dalam penyelesaian krisis gaji ribuan anggota Hamas yang bekerja di aparat administratif Palestina di Jalur Gaza sejak kudeta terhadap Otoritas Palestina.
Dicap sebagai kelompok teroris di Barat, Hamas telah berada di bawah embargo bertahun-tahun oleh Israel dan Mesir. Pemimpin Hamas menyatakan di masa lalu bahwa mereka telah menerima dana dari negara lain, termasuk Iran.
Para pengamat untuk Qatar hadir di 12 kantor pos di Gaza untuk memantau pencairan gaji. Setiap pegawai harus menunjukkan kartu identitas mereka dan sidik jari.
Mengutip Reuters, Sabtu (10/11/2018), para demonstran Palestina melempari iring-iringan mobil Duta Besar Qatar selama kunjungannya ke Gaza pada hari Jumat. Banyak video yang beredar di media sosial juga menunjukkan aksi para demonstran tersebut.
Hamas telah mempekerjakan lebih dari 40.000 orang di Gaza sejak 2007, tetapi banyak dari mereka telah dicoret dari daftar penerima gaji.
"Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak punya uang untuk saya," kata seorang pegawai di Gaza kepada Reuters dengan syarat namanya dilindungi. "Mungkinkah Israel memveto nama saya?."
Para pejabat dari Hamas, Qatar dan Israel sebagian besar diam tentang rincian pengaturan gaji untuk para PNS di Gaza.
Tetapi seorang anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meremehkan signifikansinya.
“Ini bukan uang yang akan digunakan untuk kegiatan Hamas. Ini adalah uang yang digunakan untuk gaji pegawai negeri, dengan cara yang teratur," kata Menteri Lingkungan Hidup Zeev Elkin kepada stasiun radio 102 FM Tel Aviv.
Elkin menuduh Abbas, yang perundingan perdamaiannya dengan Netanyahu terhenti pada 2014 dan yang memboikot Amerika Serikat karena kebijakan pro-Israel, memotong gaji PNS untuk mengobarkan gejolak di Gaza. "Karena dia belum berhasil di bidang lain," katanya.
"Qatar datang dan berkata; 'Kami bersedia membayar ini bukannya Abu Mazen (Abbas), untuk menenangkan Gaza'. Apa masalahnya, siapa yang membayarnya?," Kata Elkin.
Wasel Abu Youssef, seorang anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pimpinan Abbas, mengkritik langkah itu. "Pengaturan melalui Qatar dan tempat lain memperpanjang krisis divisi Palestina," kata Abu Youssef kepada Reuters.
Penyaluran uang tunai Qatar ke Hamas itu juga atas persetujuan Israel.
Faksi Fatah mengatakan Qatar bekerja untuk mengkonsolidasikan perbedaan di internal Palestina dan Hamas sudah menjual darah Palestina dengan harga USD15 juta.
Penyaluran uang tunai Qatar senilai USD15 juta tersebut adalah yang pertama dari total USD90 juta yang akan masuk ke Gaza selama enam bulan ke depan. Penyaluran uang tunai itu dengan persetujuan Israel, di mana uang tiba melalui Bandara Internasional Ben Gurion Tel Aviv.
Uang tersebut kemudian diangkut melalui darat ke Jalur Gaza dengan mobil Duta Besar Qatar untuk Gaza, Mohammed al-Emadi. Rutenya, melewati persimpangan Erez di utara Jalur Gaza.
Media Israel mengungkapkan bahwa daftar PNS Palestina yang dibayar melalui "pemeriksaan keamanan" di Israel dalam proses yang disepakati oleh mediator Qatar.
Fatah menggambarkan langkah itu sebagai "topeng malu" dan menekankan bahwa Hamas, sepanjang periode sebelumnya, telah mengelakkan tujuan Palestina di bawah nama demo "March of Return" di perbatasan Gaza dengan Israel setiap Jumat sejak Maret lalu.
Para pengkritik Hamas mengatakan, tujuan sebenarnya dari demo mingguan itu adalah untuk memberikan tekanan dalam penyelesaian krisis gaji ribuan anggota Hamas yang bekerja di aparat administratif Palestina di Jalur Gaza sejak kudeta terhadap Otoritas Palestina.
Dicap sebagai kelompok teroris di Barat, Hamas telah berada di bawah embargo bertahun-tahun oleh Israel dan Mesir. Pemimpin Hamas menyatakan di masa lalu bahwa mereka telah menerima dana dari negara lain, termasuk Iran.
Para pengamat untuk Qatar hadir di 12 kantor pos di Gaza untuk memantau pencairan gaji. Setiap pegawai harus menunjukkan kartu identitas mereka dan sidik jari.
Mengutip Reuters, Sabtu (10/11/2018), para demonstran Palestina melempari iring-iringan mobil Duta Besar Qatar selama kunjungannya ke Gaza pada hari Jumat. Banyak video yang beredar di media sosial juga menunjukkan aksi para demonstran tersebut.
Hamas telah mempekerjakan lebih dari 40.000 orang di Gaza sejak 2007, tetapi banyak dari mereka telah dicoret dari daftar penerima gaji.
"Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak punya uang untuk saya," kata seorang pegawai di Gaza kepada Reuters dengan syarat namanya dilindungi. "Mungkinkah Israel memveto nama saya?."
Para pejabat dari Hamas, Qatar dan Israel sebagian besar diam tentang rincian pengaturan gaji untuk para PNS di Gaza.
Tetapi seorang anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meremehkan signifikansinya.
“Ini bukan uang yang akan digunakan untuk kegiatan Hamas. Ini adalah uang yang digunakan untuk gaji pegawai negeri, dengan cara yang teratur," kata Menteri Lingkungan Hidup Zeev Elkin kepada stasiun radio 102 FM Tel Aviv.
Elkin menuduh Abbas, yang perundingan perdamaiannya dengan Netanyahu terhenti pada 2014 dan yang memboikot Amerika Serikat karena kebijakan pro-Israel, memotong gaji PNS untuk mengobarkan gejolak di Gaza. "Karena dia belum berhasil di bidang lain," katanya.
"Qatar datang dan berkata; 'Kami bersedia membayar ini bukannya Abu Mazen (Abbas), untuk menenangkan Gaza'. Apa masalahnya, siapa yang membayarnya?," Kata Elkin.
Wasel Abu Youssef, seorang anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pimpinan Abbas, mengkritik langkah itu. "Pengaturan melalui Qatar dan tempat lain memperpanjang krisis divisi Palestina," kata Abu Youssef kepada Reuters.
(mas)
