Perburuan Komunitas LGBT Tanzania, 10 Pria Ditangkap di Pernikahan Gay

DAR ES SALAM - Sepuluh orang telah ditangkap karena diduga melakukan upacara pernikahan sesama jenis di pulau Tanzania Zanzibar.

"Penangkapan dilakukan pada Sabtu malam di sebuah resor pantai," ujar seorang perwira polisi senior seperti dikutip dari BBC, Kamis (8/11/2018).

Belum ada tuduhan yang diajukan terhadap para tersangka itu, semua orang Tanzania, yang ditahan di sebuah kantor polisi.

Menurut kelompok HAM Amnesty International (AI), enam orang lainnya melarikan diri setelah polisi, yang diyakini telah menerima informasi dari anggota masyarakat, menyerbu pesta tersebut.

"Sungguh mengherankan bahwa tindakan hanya duduk dalam pasangan dapat mengasumsikan proporsi kriminal," ujar Deputi Direktur AI Afrika Timur, Seif Magango.

Dia menambahkan bahwa dia khawatir orang-orang itu mungkin harus menjalani pemeriksaan anal paksa dan menyerukan pembebasan segera mereka.

Penangkapan itu dilakukan setelah Paul Makonda, gubernur regional untuk ibu kota perdagangan Dar es Salaam, pekan lalu menyerukan kepada publik untuk melaporkan nama-nama orang yang dicurigai sebagai gay kepada polisi.

Dia lebih lanjut mengatakan akan membentuk regu pengawasan untuk melacak kaum gay.

Pemerintah Tanzania, bagaimanapun, menjauhkan diri dari langkah itu. Pemerintah Tanzania mengatakan bahwa Makonda hanya melayangkan pendapat pribadinya, bukan kebijakan pemerintah.

"Pemerintah Tanzania akan terus menghormati dan menjunjung tinggi semua hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi negara," bunyi pernyataan pemerintah Tanzania.

Tindakan homoseksual adalah ilegal di Tanzania, di mana pernyataan menentang homoseksual telah meningkat sejak terpilihnya Presiden John Magufuli pada tahun 2015.

Tahun lalu, wakil menteri kesehatan negara itu membela ancaman untuk mempublikasikan daftar kaum gay.

Tanzania juga mendeportasi tiga pengacara Afrika Selatan setelah mereka dituduh mempromosikan homoseksualitas.

Mereka termasuk di antara 13 orang yang ditangkap karena mengambil bagian dalam pertemuan untuk membahas menantang hukum yang menghentikan klinik kesehatan swasta dari menyediakan layanan HIV dan AIDS.