Setelah AS, Giliran Qatar Serukan Gencatan Senjata di Yaman
Kamis, 01 November 2018 - 16:22 WIB
Setelah AS, Giliran Qatar Serukan Gencatan Senjata di Yaman
A
A
A
DOHA - Qatar mengatakan menyambut seruan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata di Yaman. Qatar juga menyerukan kembali ke pembicaraan damai dukungan PBB yang ditujukan untuk mengakhiri perang tiga setengah tahun.
Sebelumnya pemerintahan Donald Trump mengatakan bahwa iklim telah tepat untuk melanjutkan pembicaraan damai, menyusul komentar seruap dari Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis minggu ini.
"Seruan AS adalah langkah menggembirakan menuju solusi politik dan mengakhiri penderitaan rakyat Yaman," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar seperti dikutip dari Reuters, Kamis (1/11/2018).
Yaman adalah salah satu negara Arab termiskin dan menghadapi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Ini adalah sebuah konsekuensi dari perang yang terjadi antara pasukan Houthi yang diarahkan Iran dengan koalisi militer yang dipimpin Saudi, yang didukung oleh AS untuk memulihkan pemerintahan yang diakui secara internasional.
Kedua belah pihak dalam konflik telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Setidaknya sekitar 10.000 orang telah terbunuh dan negara miskin itu kini berada di ambang kelaparan yang mengancam jutaan orang.
Sebelumnya pemerintahan Donald Trump mengatakan bahwa iklim telah tepat untuk melanjutkan pembicaraan damai, menyusul komentar seruap dari Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis minggu ini.
"Seruan AS adalah langkah menggembirakan menuju solusi politik dan mengakhiri penderitaan rakyat Yaman," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar seperti dikutip dari Reuters, Kamis (1/11/2018).
Yaman adalah salah satu negara Arab termiskin dan menghadapi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Ini adalah sebuah konsekuensi dari perang yang terjadi antara pasukan Houthi yang diarahkan Iran dengan koalisi militer yang dipimpin Saudi, yang didukung oleh AS untuk memulihkan pemerintahan yang diakui secara internasional.
Kedua belah pihak dalam konflik telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Setidaknya sekitar 10.000 orang telah terbunuh dan negara miskin itu kini berada di ambang kelaparan yang mengancam jutaan orang.
(ian)
