India Usir 7 Muslim Rohingya ke Myanmar, Kelompok HAM Cemas

NEW DELHI - Pemerintah India mendeportasi tujuh pria Muslim Rohingya ke Myanmar pada hari Kamis. Kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) mencemaskan pengusiran tersebut karena membuat mereka berisiko mengalami penindasan lagi oleh otoritas Myanmar.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, yang menganggap para warga Rohingya sebagai orang asing ilegal dan menimbulkan risiko keamanan, telah memerintahkan agar para warga Rohingya yang tinggal di permukiman kumuh di seluruh negeri diidentifikasi dan dideportasi.

Ketujuh pria tersebut telah berada di pusat penahanan di India timur sejak 2012 setelah ditangkap karena masuk secara ilegal. Menurut pemerintah, mereka sudah diserahkan ke Myanmar setelah pengadilan tertinggi India menolak permohonan penghentian deportasi.

"Keputusan hari ini oleh Mahkamah Agung menandai hari yang gelap bagi hak asasi manusia di India. Keputusan ini meniadakan tradisi bangga India untuk menyediakan perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius," kata kelompok HAM Amnesty India dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Jumat (5/10/2018).

Menurut angka perkiraan pemerintah, sekitar 40.000 warga Rohingya tinggal di India. Kebanyakan dari mereka menetap di kamp-kamp selama bertahun-tahun setelah melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar.

Pengusiran pada Kamis menandai langkah pertama yang dilakukan oleh India dan muncul pada ketika beberapa media lokal negara itu memilih menjuluki Rohingya sebagai pembuat onar. Kelompok minoritas itu dianggap terlibat dalam segala hal kejahatan mulai dari kejahatan kecil hingga aksi terorisme.

Stasiun televisi lokal menunjukkan para pria Rohingya, dengan wajah ditutupi saputangan, keluar dari sebuah kantor polisi di kota perbatasan Moreh. Mereka kemudian diserahkan kepada pihak berwenang Myanmar.

"Kami mengusir mereka dari titik perbatasan ini dan menjatuhkan mereka 100 km dari sini, dan sesudanya itu adalah tanggung jawab mereka untuk pergi ke negara bagian Rakhine di Myanmar," Aung Myo, Wakil Direktur Imigrasi di distrik perbatasan Tamu, Myanmar, kepada wartawan.

Ibu dari salah satu dari tujuh pria itu mengaku khawatir tentang nasib putranya. "Kami sangat khawatir," katanya, yang menolak disebutkan namanya karena takut akan mendapat reaksi pembalasan. Dia khawatir orang-orang Rohingya akan dipenjara setelah dipulangkan ke Myanmar.

"Kami akan sangat berterima kasih jika pemerintah Myanmar mengirim putra-putra kami langsung ke rumah mereka," ujarnya.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, tidak menjawab panggilan telepon pada hari Kamis dari Reuters yang meminta konfirmasi soal penyerahan tujuh pria Rohingya dari India. Bulan lalu, dia mengatakan bahwa dia tidak akan lagi berbicara dengan media melalui telepon, tetapi hanya pada konferensi dua minggu sekali.

Sebuah laporan PBB pada bulan Agustus menuduh militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap Rohingya dengan "niat genosida" pada tahun lalu dalam operasi militer. Operasi yang sarat dengan kekerasan itu memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Myanmar membantah tuduhan itu PBB. Menurut mereka, militernya melancarkan operasi kontra-pemberontakan setelah serangan terhadap pos keamanan oleh militan Muslim Rohingya atau ARSA pada Agustus tahun lalu.