Rayu Palestina, Trump Tawarkan Dana Bantuan Rp73 Triliun
Rayu Palestina, Trump Tawarkan Dana Bantuan Rp73 Triliun
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Donald Trump menawarkan bantuan sebesar Rp73 triliun agar Palestina bersedia bernegosiasi dengan Israel. Begitu laporan terbaru oleh surat kabar bisnis Israel, Globes.
Tawaran itu merupakan upaya dari menantu dan penasehat Trump, Jared Kushner, dan utusan khususnya Jason Greenblatt untuk membawa Palestina kembali ke meja perundingan. Kedua orang itu ditugaskan untuk datang dengan rencana perdamaian Timur Tengah yang akan menemukan solusi atas perselisihan Israel dan Palestina.
Namun laporan itu dibantah Greenblatt, dengan menyebut laporan tersebut hanya sebuah mitos.
"Mitos: Globes melaporkan bahwa POTUS menawarkan USD5b ke (Palestina) untuk kembali ke meja perundingan," tweet Greenblat seperti dikutip dari Newsweek, Jumat (14/9/2018).
Laporan itu dirilis hanya beberapa minggu setelah Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mendanai Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). UNRWA adalah badan yang menyediakan bantuan kemanusiaan, pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi warga Palestina, di antara layanan lainnya.
"Amerika Serikat tidak akan lagi melakukan pendanaan lebih lanjut untuk operasi yang tidak dapat disembuhkan ini," bunyi pernyataan departemen itu.
Analis mencatat bahwa pemerintahan Trump berusaha menggunakan dana untuk menekan Palestina untuk membuat kesepakatan. Trump mengatakan pekan lalu bahwa mereka akan dibayar untuk berdamai.
"Saya menghentikan sejumlah besar uang yang kami bayarkan ke Palestina dan para pemimpin Palestina. Kami - Amerika Serikat membayar mereka dengan jumlah uang yang luar biasa," kata Trump.
"Dan saya akan mengatakan, Anda akan mendapatkan uang, tetapi kami tidak membayar Anda sampai kami membuat kesepakatan. Jika kami tidak membuat kesepakatan, kami tidak membayar," imbuhnya.
Beberapa pengamat, bagaimanapun, telah mengecam pemerintah AS karena menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai senjata.
Namun tidak jelas apakah tawaran semacam itu akan berhasil meyakinkan orang Palestina untuk mencapai kesepakatan. Palestina menyatakan AS bukan lagi penengah yang jujur yang dapat memfasilitasi rencana Perdamaian Timur Tengah.
Hal itu dipicu oleh keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedubes AS ke kota tersebut. Palestina memandang Yerusalem sebagai Ibu Kota negara merdeka mereka.
Tawaran itu merupakan upaya dari menantu dan penasehat Trump, Jared Kushner, dan utusan khususnya Jason Greenblatt untuk membawa Palestina kembali ke meja perundingan. Kedua orang itu ditugaskan untuk datang dengan rencana perdamaian Timur Tengah yang akan menemukan solusi atas perselisihan Israel dan Palestina.
Namun laporan itu dibantah Greenblatt, dengan menyebut laporan tersebut hanya sebuah mitos.
"Mitos: Globes melaporkan bahwa POTUS menawarkan USD5b ke (Palestina) untuk kembali ke meja perundingan," tweet Greenblat seperti dikutip dari Newsweek, Jumat (14/9/2018).
Laporan itu dirilis hanya beberapa minggu setelah Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mendanai Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). UNRWA adalah badan yang menyediakan bantuan kemanusiaan, pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi warga Palestina, di antara layanan lainnya.
"Amerika Serikat tidak akan lagi melakukan pendanaan lebih lanjut untuk operasi yang tidak dapat disembuhkan ini," bunyi pernyataan departemen itu.
Analis mencatat bahwa pemerintahan Trump berusaha menggunakan dana untuk menekan Palestina untuk membuat kesepakatan. Trump mengatakan pekan lalu bahwa mereka akan dibayar untuk berdamai.
"Saya menghentikan sejumlah besar uang yang kami bayarkan ke Palestina dan para pemimpin Palestina. Kami - Amerika Serikat membayar mereka dengan jumlah uang yang luar biasa," kata Trump.
"Dan saya akan mengatakan, Anda akan mendapatkan uang, tetapi kami tidak membayar Anda sampai kami membuat kesepakatan. Jika kami tidak membuat kesepakatan, kami tidak membayar," imbuhnya.
Beberapa pengamat, bagaimanapun, telah mengecam pemerintah AS karena menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai senjata.
Namun tidak jelas apakah tawaran semacam itu akan berhasil meyakinkan orang Palestina untuk mencapai kesepakatan. Palestina menyatakan AS bukan lagi penengah yang jujur yang dapat memfasilitasi rencana Perdamaian Timur Tengah.
Hal itu dipicu oleh keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedubes AS ke kota tersebut. Palestina memandang Yerusalem sebagai Ibu Kota negara merdeka mereka.
(ian)
Explore More