Yordania Tuan Rumah Penggalangan Dana Badan Pengungsi Palestina

AMMAN - Yordania akan menjadi tuan rumah pengumpulan dana di markas besar PBB di New York bulan depan untuk menjaga agar badan bagi para pengungsi Palestina, UNRWA. Hal itu diungkapkan oleh diplomat tertinggi Kerajaan.

Menteri Luar Negeri Ayman Safadi mengatakan pertemuan, yang ditetapkan untuk 27 September di sela-sela Sidang Umum PBB, bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan dan politik kepada UNRWA.

Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah berjuang untuk menyeimbangkan pembukuannya sejak Amerika Serikat mengumumkan pada bulan Januari bahwa itu memotong pendanaan tahunan sebesar Rp4,4 triliun.

"Acara New York bertujuan untuk menutup kesenjangan dan menempatkan rencana yang akan memastikan UNRWA melanjutkan, pendanaan berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang," kata Safadi.

"Pertemuan ini juga akan menegaskan kembali bahwa UNRWA adalah organisasi yang dibuat oleh Majelis Umum PBB, dengan peran yang jelas dan khusus, dan peran ini harus dilanjutkan," tambahnya seperti dikutip dari Arab News, Jumat (31/8/2018).

Berbicara bersama menteri luar negeri Yordania, Direktur UNRWA Pierre Krahenbuhl mengatakan agensinya membutuhkan Rp2,9 triliun untuk melanjutkan pekerjaannya sampai akhir tahun ini.

“Kami berbicara tentang manusia. Kita tidak dapat berharap 5,3 juta pengungsi Palestina pergi ... mereka adalah orang-orang yang memiliki hak dan selama bertahun-tahun, selama beberapa dekade, telah menghadapi penderitaan dan ketidakadilan yang sangat besar,” ujar Krahenbuhl.

Badan ini mendukung sekitar lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar dan menyediakan sekolah bagi 526.000 anak di wilayah Palestina, Lebanon, Suriah dan Yordania.

Tetapi UNRWA telah memperingatkan bahwa saat ini hanya memiliki dana untuk menjaga 711 sekolahnya terbuka untuk bulan depan.

"Pada akhir September, UNRWA tidak akan memiliki satu sen pun," jurubicara agensi Chris Gunness memperingatkan Rabu.

Badan ini dibentuk pada tahun 1949 untuk mendukung 750.000 orang Palestina yang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka selama perang di sekitar pembentukan Israel. Mereka yang masih hidup hari ini bersama dengan keturunan mereka diklasifikasikan sebagai pengungsi.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menyumbangkan Rp887 miliar kepada agensinya pada tahun 2018, dibandingkan dengan lebih dari Rp5,3 triliun tahun lalu.

Pekan lalu pemerintahannya mengumumkan pemotongan lebih lanjut untuk bantuan Palestina, pemotongan Rp2,9 triliun dalam pendanaan untuk program di Gaza dan Tepi Barat.

Hubungan antara Washington dan Otoritas Palestina menukik setelah Trump pada bulan Desember secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Para pemimpin Palestina telah menangguhkan kontak dengan pemerintah AS dan mengatakan Washington tidak bisa lagi memainkan peran mediasi dalam proses perdamaian Israel-Palestina.