AS Minta PBB Blacklist Kapal dan Perusahaan Rusia
Jum'at, 24 Agustus 2018 - 08:38 WIB
AS Minta PBB Blacklist Kapal dan Perusahaan Rusia
A
A
A
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) meminta Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan dua perusahaan pelayaran Rusia dan enam kapal berbendera Rusia ke dalam daftar hitam. AS menilai entitas tersebut telah melanggar sanksi terhadap Korea Utara (Korut).
Ini adalah permintaan ketiga yang diajukan oleh AS kepada komite sanksi PBB dalam dua bulan terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mengubah tekanan pada Korut guna membongkar program nuklir dan rudalnya.
Dalam permintaan terbaru, AS meminta aset dari dua perusahaan pelayaran Rusia - Primorye Maritime Logistics dan Gudzon Shipping - dibekukan dan masuk daftar hitam karena tuduhan berurusan dengan Korut.
"Pengirim memiliki kapal tanker, M/V Patriot, yang melakukan pengiriman kapal ke kapal ke tanker Korea Utara dua kali awal tahun ini," menurut pejabat AS seperti dikutip dari AFP, Jumat (24/8/2018).
Departemen Keuangan AS pada Selasa menjatuhkan sanksi sepihak terhadap dua perusahaan Rusia dan enam kapal.
Komite sanksi PBB mempunyai waktu hingga 29 Agustus untuk mempertimbangkan permintaan AS, menurut para diplomat, yang mengharapkan Rusia untuk menentang langkah itu.
Rusia dan China bulan ini memblokir tawaran AS untuk menambahkan bank Rusia, pejabat Korut dan dua entitas ke daftar hitam sanksi PBB. Pada bulan Juli, kedua negara menunda permintaan AS untuk menghentikan pengiriman bahan bakar ke Korut.
Rusia dan China telah meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan meringankan sanksi untuk memberi penghargaan kepada Korut karena membuka dialog dengan AS dan menghentikan uji coba rudal.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya mengumumkan dia akan melakukan perjalanan keempatnya ke Korut minggu depan. Kali ini ia akan didampingi utusan AS yang baru untuk Korea Utara, Stephen Biegun.
AS telah menyerukan untuk mempertahankan "tekanan maksimum" atas sanksi sampai Korut telah sepenuhnya membongkar program rudal nuklir dan balistiknya.
Dewan Keamanan tahun lalu mengadopsi tiga sanksi yang melarang ekspor komoditas mentah Korut dan barang-barang lainnya, dan impor yang sangat terbatas termasuk pengiriman minyak penting.
Sanksi tersebut bertujuan untuk memotong sumber pendapatan untuk program militer Korut.
Ini adalah permintaan ketiga yang diajukan oleh AS kepada komite sanksi PBB dalam dua bulan terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mengubah tekanan pada Korut guna membongkar program nuklir dan rudalnya.
Dalam permintaan terbaru, AS meminta aset dari dua perusahaan pelayaran Rusia - Primorye Maritime Logistics dan Gudzon Shipping - dibekukan dan masuk daftar hitam karena tuduhan berurusan dengan Korut.
"Pengirim memiliki kapal tanker, M/V Patriot, yang melakukan pengiriman kapal ke kapal ke tanker Korea Utara dua kali awal tahun ini," menurut pejabat AS seperti dikutip dari AFP, Jumat (24/8/2018).
Departemen Keuangan AS pada Selasa menjatuhkan sanksi sepihak terhadap dua perusahaan Rusia dan enam kapal.
Komite sanksi PBB mempunyai waktu hingga 29 Agustus untuk mempertimbangkan permintaan AS, menurut para diplomat, yang mengharapkan Rusia untuk menentang langkah itu.
Rusia dan China bulan ini memblokir tawaran AS untuk menambahkan bank Rusia, pejabat Korut dan dua entitas ke daftar hitam sanksi PBB. Pada bulan Juli, kedua negara menunda permintaan AS untuk menghentikan pengiriman bahan bakar ke Korut.
Rusia dan China telah meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan meringankan sanksi untuk memberi penghargaan kepada Korut karena membuka dialog dengan AS dan menghentikan uji coba rudal.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya mengumumkan dia akan melakukan perjalanan keempatnya ke Korut minggu depan. Kali ini ia akan didampingi utusan AS yang baru untuk Korea Utara, Stephen Biegun.
AS telah menyerukan untuk mempertahankan "tekanan maksimum" atas sanksi sampai Korut telah sepenuhnya membongkar program rudal nuklir dan balistiknya.
Dewan Keamanan tahun lalu mengadopsi tiga sanksi yang melarang ekspor komoditas mentah Korut dan barang-barang lainnya, dan impor yang sangat terbatas termasuk pengiriman minyak penting.
Sanksi tersebut bertujuan untuk memotong sumber pendapatan untuk program militer Korut.
(ian)
