Kecam AS, Ahli PBB Sebut Sanksi Iran Tidak Adil dan Berbahaya

NEW YORK - Seorang ahli PBB mengkritik pemberlakukan kembali sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dan menyebutnya mendorong jutaan orang jatuh miskin. Sanksi tersebut berlaku kembali setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015.

"Sanksi internasional harus memiliki tujuan yang sah, harus proporsional, dan tidak boleh membahayakan hak asasi manusia warga negara biasa, dan tidak satu pun dari kriteria ini terpenuhi dalam kasus ini," kata Pelapor Khusus PBB, Idriss Jazairy, dalam sebuah pernyataan.

Jazairy menyebut sanksi AS tidak adil dan berbahaya.

"Sanksi AS menghancurkan ekonomi dan mata uang Iran, membuat jutaan orang jatuh miskin dan membuat barang-barang impor tidak terjangkau, termasuk barang-barang kemanusiaan yang sangat dibutuhkan," ujarnya seperti dikutip dari RFERL, Kamis (23/8/2018).

Ahli PBB itu lantas mendesak AS untuk menunjukkan komitmennya guna mengizinkan komoditas pertanian, makanan, obat-obatan, dan peralatan medis ke Iran dengan mengambil langkah nyata dan konkret untuk memastikan bahwa bank, lembaga keuangan. Perusahaan juga harus dengan cepat diyakinkan jika pembayaran serta melakukan impor barang yang relevan diizinkan.

AS awal bulan ini mulai memberlakukan kembali sanksi terhadap ekonomi Iran yang telah dicabut di bawah perjanjian nuklir dengan imbalan pembatasan program nuklir Teheran.

Langkah ini dilakukan setelah Presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian pada bulan Mei. Putaran kedua penalti yang menargetkan ekspor minyak mentah Iran akan mulai berlaku pada awal November.