Malaysia Tutup Pusat Anti-Terorisme yang Didukung Saudi

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia yang dipimpin Perdana Menteri Mahathir Mohamad memerintahkan penutupan lembaga pusat anti-terorisme yang didukung Arab Saudi. Padahal, lembaga bernama King Salman Center for International Peace (KSCIP) itu baru diluncurkan sekitar setahun.Tidak ada alasan yang diberikan terkait penutupan kantor yang berbasis di Kuala Lumpur tersebut. Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu mengatakan, operasi dan fungsi KSCIP selanjutnya akan diambil alih Lembaga Pertahanan dan Keamanan Malaysia.

Pada Juni lalu, Mohamad Sabu mengumumkan peninjauan kembali kehadiran militer Malaysia di Arab Saudi. "(Karena) secara tidak langsung menjerat Malaysia dalam konflik Timur Tengah," katanya.

Pada 2015, mantan Perdana Menteri Najib Razak mengirim pasukan ke Arab Saudi untuk memfasilitasi evakuasi warga Malaysia di Yaman.

Tidak jelas berapa banyak pasukan Malaysia yang dikerahkan ke kerajaan Teluk tersebut. Menurut Sabu, tentara Malaysia tidak pernah terlibat dalam serangan apapun terhadap Yaman, di mana Koalisi Arab pimpinan Saudi melakukan serangan di Yaman sejak 2015 untuk mengalahkan pemberontak Houthi.

Kebijakan Najib telah memunculkan kekhawatiran bahwa Arab Saudi akan memperluas pijakannya di Malaysia. Riyadh selama ini gencar membangun sekolah dan masjid di berbagai wilayah di negara tetangga Indonesia itu dan menawarkan beasiswa kepada orang Malaysia yang ingin belajar di Arab Saudi.

Sementara itu, kubu oposisi Malaysia mengecam penutupan KSCIP. Mengutip laporan Al Jazeera, semalam (7/8/2018), kecaman disampaikan anggota parlemen oposisi Malaysia, Hishammuddin Hussein, yang sebelumnya menjabat menteri pertahanan.

Hishammuddin mengatakan bahwa langkah untuk menutup pusat itu adalah kerugian bagi negaranya di tengah meningkatnya terorisme di dunia Muslim. Dia mengatakan pusat itu bertujuan untuk menempatkan Malaysia yang mayoritas Muslim berada di garis depan perang melawan ekstremisme dan ideologi kekerasan bersama dengan Arab Saudi.

KSCIP diklaim bertujuan untuk menarik para cendekiawan Islam untuk memerangi pandangan-pandangan ekstremis dan mempromosikan toleransi. Kantor KSCIP di Kuala Lumpur merupakan kantor sementara, karena pembangunan untuk bangunan permanen di Putrajaya belum rampung.

Keputusan pemerintah Mahathir itu menambah daftar ketegangan yang telah meningkat di negara itu sejak pemilu 9 Mei. Ketegangan itu melibatkan koalisi Barisan Nasional yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Najib Razak dengan kubu koalisi Pakatan Harapan yang sukses mengantarkan Mahathir kembali berkuasa.

Raja Malaysia, Sultan Muhammad V, baru-baru ini, meminta ketenangan di tengah meningkatnya ketegangan rasial di negara mayoritas Muslim tersebut.

Lokman Adam, seorang anggota dewan tertinggi UMNO, mengatakan kepada AFP baru-baru ini bahwa hubungan rasial antara orang Melayu dan kelompok minoritas lainnya sedang tegang.

“Hubungan rasial agak tegang. Orang-orang Melayu gelisah. Kami merasa Islam diperlakukan dengan buruk (oleh pemerintah baru)," ujarnya.