PM Imran Khan Tuntut Inggris Kembalikan Uang Pakistan yang Dijarah
A
A
A
ISLAMABAD - Imran Khan, Perdana Menteri (PM) baru Pakistan menuntut Inggris untuk mengembalikan uang negaranya yang dijarah. Menurutnya, uang negaranya dijarah para politisi Pakistan yang ke korup dan dibawa lari ke London.
Mantan pemain kriket internasional itu memanfaatkan pertemuan pertamanya dengan para pejabat Inggris sejak menang pemilu untuk memberi tahu Inggris bahwa dia ingin uang yang dikorupsi dan "dicuci" di London dikembalikan.
Mengutip laporan Telegraph, Jumat (3/8/2018), salah satu pejabat yang ditemui PM Imran Khan adalah Thomas Drew, Komisaris Tinggi Inggris untuk Pakistan.
Khan, tokoh populis yang mengklaim anti-korupsi meraih kekuasaan setelah partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), menang pemilu beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, para politisi korup telah menyedot uang dari lembaga-lembaga sektor publik utama kemudian dinikmati di luar negeri.
Masalah penggalian kekayaan dan pengiriman ke luar negeri telah mendominasi politik Pakistan sejak kebocoran data "Panama Papers". Data itu mengungkap hubungan keluarga mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif dengan perusahaan-perusahaan asing dan empat flat kelas atas di London.
Sharif kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan korupsi yang berkaitan dengan pembelian flat di London.
Undang-undang antikorupsi Inggris yang baru, yang dibuat untuk menargetkan oligarki dan kriminal internasional, dapat dimanfaatkan untuk membekukan atau menyita properti dan aset jika ada bukti bahwa aset tersebut itu dibeli dengan kekayaan ilegal.
"Menangani korupsi adalah prioritas pemerintah Inggris dan kami akan terus bekerja secara konstruktif dengan Pakistan mengenai masalah ini," kata Komisi Tinggi Inggris, melalui seorang juru bicara.
Komisi itu menegaskan bahwa Inggris memiliki undang-undang yang kuat untuk pemulihan aset terlarang selama ada bukti.
Pertemuan PM Khan dan Thomas Drew itu juga membahas bantuan Inggris ke Pakistan.
Mantan pemain kriket internasional itu memanfaatkan pertemuan pertamanya dengan para pejabat Inggris sejak menang pemilu untuk memberi tahu Inggris bahwa dia ingin uang yang dikorupsi dan "dicuci" di London dikembalikan.
Mengutip laporan Telegraph, Jumat (3/8/2018), salah satu pejabat yang ditemui PM Imran Khan adalah Thomas Drew, Komisaris Tinggi Inggris untuk Pakistan.
Khan, tokoh populis yang mengklaim anti-korupsi meraih kekuasaan setelah partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), menang pemilu beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, para politisi korup telah menyedot uang dari lembaga-lembaga sektor publik utama kemudian dinikmati di luar negeri.
Masalah penggalian kekayaan dan pengiriman ke luar negeri telah mendominasi politik Pakistan sejak kebocoran data "Panama Papers". Data itu mengungkap hubungan keluarga mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif dengan perusahaan-perusahaan asing dan empat flat kelas atas di London.
Sharif kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan korupsi yang berkaitan dengan pembelian flat di London.
Undang-undang antikorupsi Inggris yang baru, yang dibuat untuk menargetkan oligarki dan kriminal internasional, dapat dimanfaatkan untuk membekukan atau menyita properti dan aset jika ada bukti bahwa aset tersebut itu dibeli dengan kekayaan ilegal.
"Menangani korupsi adalah prioritas pemerintah Inggris dan kami akan terus bekerja secara konstruktif dengan Pakistan mengenai masalah ini," kata Komisi Tinggi Inggris, melalui seorang juru bicara.
Komisi itu menegaskan bahwa Inggris memiliki undang-undang yang kuat untuk pemulihan aset terlarang selama ada bukti.
Pertemuan PM Khan dan Thomas Drew itu juga membahas bantuan Inggris ke Pakistan.
(mas)