Sepakat dengan Yunani, Macedonia Setuju untuk Ganti Nama

Rabu, 13 Juni 2018 - 10:32 WIB
Sepakat dengan Yunani, Macedonia Setuju untuk Ganti Nama
Sepakat dengan Yunani, Macedonia Setuju untuk Ganti Nama
A A A
SKOPJE - Macedonia mencapai kesepakatan dengan Yunani untuk mengubah nama negara tersebut. Ini mengakhiri perselisihan selama 27 tahun antara kedua negara.

Perdana Menteri Macedonia Zoran Zaev mencapai kesepakatan dengan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras untuk mengubah nama negara itu menjadi Republik Macedonia Utara sebagai pengakuan atas wilayah Yunani yang juga bernama Macedonia di seberang perbatasan.

Parlemen kedua negara harus meratifikasi kesepakatan itu dan Macedonia diperkirakan akan mengadakan referendum tentang perubahan nama tersebut.

"Tidak ada jalan kembali," kata Zaev seperti dikutip dari UPI, Rabu (13/6/2018).

Nama ini akan digunakan baik secara internal oleh pemerintah dan secara eksternal ketika melakukan urusan luar negeri.

Macedonia sebelumnya hanya diakui oleh organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama bekas Republik Yugoslavia Macedonia.

Seorang juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan yang meminta negara-negara itu untuk mencapai kesepakatan.

"Sekretaris Jenderal mendesak semua warga negara di kedua negara untuk bersama-sama menggerakkan proses ke depan. Dia menegaskan kembali komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan semua dukungan yang diperlukan, baik melalui Utusan Pribadinya dan melalui badan PBB yang terkait, dana dan program," kata juru bicara Guterres.

Sebagai ganti untuk menyetujui perubahan nama Yunani setuju untuk mengangkat veto terhadap Macedonia untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.

Kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dan komisioner perluasan Uni Eropa Johannes Hahn juga mengeluarkan pernyataan bersama yang memberi ucapan selamat kepada kedua pemimpin itu atas kesepakatan tersebut.

"Prestasi ini milik para pemimpin kedua negara dan tim mereka, tetapi pertama dan terutama itu milik semua warga negara kedua negara, dan Eropa secara keseluruhan," kata keduanya.
(ian)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7338 seconds (0.1#10.140)