Ekonom Bentuk Pemerintahan Baru

AMMAN - Raja Yordania Abdullah menugaskan mantan ekonom Bank Dunia Omar al-Razzaz membentuk pemerintahan baru.

Dia juga mendorong dialog untuk membahas undang-undang (UU) pajak pendapatan yang memicu unjuk rasa terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Raja menunjuk Omar sebagai perdana menteri (PM) baru Yordania setelah Hani Mulki mundur dari posisi itu untuk meredakan kemarahan publik atas reformasi yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF).

Kenaikan harga membuat ribuan orang turun ke jalanan Amman dan wilayah lain di Yordania dalam beberapa hari terakhir. Demonstran itu mengejutkan negara aliansi Amerika Serikat (AS) yang selama ini stabil melalui krisis regional. Raja Abdullah menjelaskan, kabinet baru harus meninjau kembali sistem pajak dan segera memulai dialog terkait UU pajak pendapatan yang ditentang para demonstran.

Dia menjelaskan, partai-partai po litik, serikat buruh, dan kelompok civil society, harus terlibat dalam perundingan ini. “Prioritas pemerintahan Anda harus meluncurkan potensi ekonomi Yordania untuk memulihkan kemampuan pertumbuhan dan menyediakan peluang kerja,” kata dia dalam surat penunjukan Razzaz.

Kerajaan dianggap sebagai kekuatan pemersatu yang memenuhi berbagai permintaan demonstran. Raja menyatakan, kenaikan harga telah membebani rakyat Yordania. Dia pun menyerukan perbaikan layanan, menyalahkan kekacauan regional yang turut mengakibatkan krisis ekonomi di Yordania.

Razzaz pernah menjabat di Bank Dunia di Washington dan kawasan Timur Tengah. Dia menjadi menteri pendidikan dalam pemerintahan sebelumnya. Para pejabat menyatakan dia merupakan penentang reformasi yang merugikan warga miskin. Pemilihannya mengirim pesan pada para donor asing bahwa Yordania akan tetap melanjutkan reformasi secara bertahap.

Sebelumnya dilaporkan, Hani Mulki mengajukan pengunduran diri dari jabatan PM pada Raja Abdullah, pada Senin (4/6). Langkah ini dilakukan setelah gelombang unjuk rasa terbesar di negara itu.

Ribuan warga Yordania turun kejalanan ibu kota Amman dan kota-kota lain pada Minggu (3/6) untuk melanjutkan beberapa hari unjuk rasa yang telah mengguncang Yordania.

Kepala Kepolisian Mayor Jenderal Fadel al-Hamoud men jelaskan, pasukan keamanan telah menahan 60 orang karena melanggar hukum selama unjuk rasa. Sebanyak 42 aparat keamanan terluka, tapi unjuk rasa itu tetap terkendali. “Yordania aman dan segala hal berada dalam kontrol,” tutur Mayor Jenderal

Hussein Hawatmeh, Kepala Departemen Keamanan Gendarmerie yang hadir bersama Hamoud dalam konferensi pers. Publik marah karena kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak penjualan umum awal tahun ini dan menghapus subsidi roti. Kedua langkah itu merupakan rekomendasi IMF untuk menyehatkan kondisi keuangan di negara tersebut. (Syarifudin)