Paraguay Miliki Presiden Wanita Pertama

ASUNCION - Paraguay akan memiliki presiden wanita untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setidaknya untuk sementara. Itu terjadi setelah presiden yang tengah menjabat Horacio Cartes mengundurkan diri pada Senin waktu setempat atau lebih cepat dari jadwal.

Wakil Presiden Alicia Pucheta (68) akan menyelesaikan mandat Cartes setelah ia mengundurkan diri untuk menjadi seorang senator seperti dikutip dari AFP, Selasa (29/5/2018).

Sementara Mario Abdo Benitez, yang terpilih dalam pemilu 22 April lalu, baru akan memulai masa jabatan lima tahunnya sebagai presiden salah satu negara termiskin di Amerika Latin itu pada 15 Agustus.

Parlemen akan mengkonfirmasi pengunduran diri Cartes dan menyatakan Pucheta sebagai presiden sementara pada hari Rabu waktu setempat.

Menentang legalisasi aborsi, Pucheta berasal dari Partai Colorado sayap kanan, yang telah berkuasa di Asuncion selama beberapa dekade.

Namun diangkatnya Pucheta tetap memunculkan nada minor. Senator oposisi Desiree Masi mengatakan ia tidak melihat diangkatnya Pucheta sebagai kemajuan bagi perempuan di Paraguay.

"Seorang wanita yang menunjukkan kepatuhan penuhnya kepada mereka yang berkuasa tidak mewakili kita (kaum perempuan)," katanya.

"Suatu hari, seorang wanita akan berkuasa sebagaimana seharusnya, melalui kotak suara," cetusnya.

Tapi suara berbeda di ungkapkan Lilian Samaniego, seorang senator dari Partai Colorado. Ia memuji aksesi mantan pengacara ke posisi orang pertama di negara itu sebagai contoh untuk memotivasi para wanita Paraguay agar terus berjuang untuk kesetaraan kesempatan nyata dengan laki-laki.

Paraguay hanya memiliki delapan wanita di antara 45 senatornya, dan 11 di antara 80 anggota majelis rendahnya.

Pengunduran diri Cartes sudah diperkirakan sejak ia terpilih menjadi anggota Senat dalam pemilihan April lalu. Para senator baru sendiri akan dilantik pada 30 Juni mendatang.

Paraguay yang terkurung daratan - terjepit di antara Argentina, Bolivia, dan Brasil - menikmati pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama masa kejayaan raja tembakau Cartes selama lima tahun, tetapi gagal menyingkirkan kemiskinan, korupsi, dan perdagangan obat terlarang.

Negara ini tetap merupakan tanah perlawanan, warisan kediktatoran Jenderal Alfredo Stroessner 1954-1989.

Meskipun kampanye resmi melawan korupsi endemik, Paraguay tetap berada di posisi 135 dari 180 negara pada indeks korupsi 2017 dari Transparency International.