Pakistan Gelar Pemilihan Umum pada 25 Juli

ISLAMABAD - Pakistan akan mengadakan pemilihan umum pada 25 Juli dan Presiden Mamnoon Hussain telah menyetujui tanggal tersebut. Demikian dikatakan para pejabat penyelenggara pemilu, ketika pemerintah memasuki minggu terakhirnya di kantor.

Pemerintah dan parlemen Pakistan akan dibubarkan pada 31 Mei, ketika seorang perdana menteri sementara yang baru dan pemerintahan sementara dimaksudkan untuk mengambil alih.

Namun, perselisihan politik antara partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang berkuasa dan oposisi di parlemen telah menunda pengumuman perdana menteri interim baru.

Pemain kriket yang beralih menjadi politisi, Imran Khan, dari partai Pakistan Tehrik-e-Insaf, atau Partai Keadilan, diperkirakan akan menjadi penantang utama partai yang berkuasa seperti dikutip dari Reuters, Minggu (27/5/2018).

Pemerintahan Shahid Khaqan Abbasi yang untuk kedua kalinya menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun, menggarisbawahi transisi demokrasi di negara bersenjata nuklir ini.

Pemilu yang akan datang ini akan diadakan pada saat ketidakstabilan politik sedang tumbuh, dengan partai PML-N yang berkuasa menuduh militer yang kuat, yang telah memerintah Pakistan selama sekitar setengah sejarahnya sejak kemerdekaan pada 1947, mencampuri politik dan mencoba untuk melemahkannya.

Namun pihak militer membantah terlibat dalam politik.

Pemerintahan sementara biasanya tidak membuat keputusan besar kecuali untuk mengawasi pemilu sampai sebuah pemerintahan baru terpilih, meskipun mungkin terpaksa bertindak untuk menopang perekonomian 300 miliar dolar di tengah prospek ekonomi makro yang memburuk.

Cadangan luar negeri Pakistan dengan cepat menipis dan defisit anggaran berjalan telah melebar tajam selama setahun terakhir, mendorong banyak analis untuk berspekulasi Pakistan mungkin membutuhkan bailout Dana Moneter Internasional (IMF).

Namun, Pakistan mengharapkan untuk mendapatkan pinjaman segar dari China senilai USD1-2 miliar untuk membantu mencegah krisis neraca pembayaran, sumber-sumber pemerintah Pakistan mengatakan.