Senator Rusia Keluhkan Sanksi AS, Dianggap Langgar HAM

Kamis, 24 Mei 2018 - 06:22 WIB
Senator Rusia Keluhkan...
Senator Rusia Keluhkan Sanksi AS, Dianggap Langgar HAM
A A A
JENEWA - Seorang senator senior Rusia mengatakan bahwa sanksi Amerika Serikat (AS) yang ditujukan kepada anggota parlemen Rusia adalah pelanggaran hak asasi mereka sebagai wakil rakyat. Pernyataannya itu dituangkan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Uni Inter-Parlemen di Jenewa, Swiss.

Dalam pesannya, kepala Komite Majelis Tinggi untuk Hubungan Luar Negeri Konstantin Kosachev, menulis bahwa tampaknya Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap dirinya hanya karena pekerjaannya sebagai ketua komite senat - karena ini adalah satu-satunya pos yang ia tempati sejak 2014.

“Aspek yang paling menghina dan mencemaskan dalam seluruh proses ini, yang ilegal dari perspektif hukum internasional, adalah bahwa nama-nama anggota parlemen dimasukkan dalam daftar hitam tanpa penjelasan apa pun," tulisnya.

"Ini bisa dilihat sebagai upaya sistematis untuk melanggar hak asasi manusia anggota parlemen kita bersama dengan hak asasi manusia mereka,” sambungnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (24/5/2018).

Kosachev mencantumkan nama semua 22 anggota dan mantan senator Rusia yang dijatuhi sanksi oleh AS. Sang senator sendiri masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS pada awal April tahun ini.

“Ketika saya mengetahui bahwa saya telah dimasukkan dalam daftar sanksi, saya mengunjungi situs web Departemen Keuangan untuk melihat argumen mereka. Tetapi tidak ada argumen di sana dan juga untuk beberapa alasan saya digambarkan sebagai anggota pemerintah Rusia," jelasnya.

"Selain itu, nama saya diletakkan di samping beberapa orang dari Negara Islam (ISIS) dan Front An Nusra serta kerumunan banyak penjahat,” keluhnya.

Dalam surat itu, Kosachev meminta Uni Inter-Parlemen untuk mempertimbangkan kemungkinan resolusi khusus yang akan mencela sanksi apa pun terhadap anggota parlemen asing sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.

Diluncurkan pada 1889, Uni Inter-Parlemen adalah organisasi yang paling tua yang ada. Organisasi menyatukan anggota 170 parlemen nasional, dan 11 dewan parlemen daerah sebagai anggota asosiasi. Kelompok ini memiliki status pengamat permanen di PBB. Amerika Serikat bukan anggota serikat pekerja.

Rusia mengintensifkan kerja sama dengan Uni Inter-Parlemen setelah membekukan semua kegiatan dengan PACE, serikat antar-parlemen internasional lainnya. Penangguhan hubungan terjadi pada tahun 2014, setelah sidang mencabut delegasi Rusia dari hak suaranya dan melarangnya berpartisipasi dalam badan pengurus kelompok selama krisis politik di Ukraina. Menurut Kosachev serikat dapat melihat ke dalam komplainnya pada awal Juni.
(ian)
Berita Terkait
Hubungan Amerika Serikat...
Hubungan Amerika Serikat dan Ukraina Dikabarkan Retak
Fakta Perang Hibrida...
Fakta Perang Hibrida Amerika Serikat-Rusia
Perbandingan Wagner...
Perbandingan Wagner Rusia dan Blackwater Amerika Serikat
Pejabat Rusia yang Dilarang...
Pejabat Rusia yang Dilarang Masuk ke Amerika Serikat
Amerika Serikat: Iran...
Amerika Serikat: Iran Sekarang Beking Militer Utama Rusia
Campur Tangan Amerika...
Campur Tangan Amerika Serikat dalam Perang Rusia-Ukraina
Berita Terkini
Ini 5 Bukti Perjanjian...
Ini 5 Bukti Perjanjian Damai AS dan Iran Tunjukkan Kegagalan Tujuan Perang Israel
19 menit yang lalu
Tiru Israel, Taiwan...
Tiru Israel, Taiwan Gunakan AI untuk Rekrut Informan dan Whistleblower China
1 jam yang lalu
Beijing: Asing Mata-matai...
Beijing: Asing Mata-matai China, Gunakan Kura-kura dan Ikan yang Dipasang Sensor
2 jam yang lalu
Pemimpin Oposisi Zionis:...
Pemimpin Oposisi Zionis: Kesepakatan Damai AS-Iran Berarti Tak Satu Pun Tujuan Perang Israel Tercapai
3 jam yang lalu
Perseteruan Memanas,...
Perseteruan Memanas, Jet Tempur Swedia Cegat Pesawat Militer Rusia
4 jam yang lalu
Jenderal Jerman Duga...
Jenderal Jerman Duga Rusia Bakal Kerahkan Senjata Nuklir ke Luar Angkasa, Bisa Picu Kiamat Satelit
4 jam yang lalu
Infografis
Apa Itu Dilema Malaka?...
Apa Itu Dilema Malaka? Strategi AS Cekik Minyak China, Berpotensi Seret Indonesia dalam Konflik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved