Pegawai Kereta Prancis Lanjutkan Mogok Kerja

Kamis, 19 April 2018 - 13:45 WIB
Pegawai Kereta Prancis...
Pegawai Kereta Prancis Lanjutkan Mogok Kerja
A A A
PARIS - Para pegawai kereta Prancis melanjutkan mogok kerja, kemarin, pada hari ketujuh untuk bulan ini. Mereka mendesak pemerintah menghentikan kebijakan reformasi di perusahaan kereta negara SNCF.

Mogok kerja yang akan berlangsung hingga akhir Juni itu memasuki fase baru bagi berbagai serikat buruh, sehari setelah majelis rendah parlemen menyetujui rancangan undang-undang (RUU) reformasi industri kereta. RUU itu telah ditolak para pegawai kereta yang kini menggelar mogok kerja.

“Serikat buruh bebas melakukan jika mereka lihat sesuai, tapi mayoritas rakyat Prancis ingin reformasi ini. Sudah datang saatnya Andap erlu mengakhiri mogok kerja,” kata Menteri Tenaga Kerja Prancis Muriel Penicaud pada saluran televisi publik France 2.

Empat serikat buruh menentang reformasi yang didorong pemerintah. Ini merupakan perlawanan serikat buruh terbesar sejak nasionalisasi industri kereta pada 1937 dan menjadi ujian bagi tekad Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi kebijakan ekonomi dan sosial selama pemerintahannya hingga 2022.

Manajemen SNCF menyatakan, sekitar satu dari tiga kereta cepat TGV beroperasi dan layanan dikurangi dua dari lima kereta yang menghubungkan berbagai wilayah. Adapun layanan internasional turun menjadi sekitar 75% dari kondisi normal.

Aksi mogok kerja itu tak mempengaruhi Majelis Nasional untuk mendukung RUU reformasi SNCF. Serikat buruh CGT yang berhaluan komunis mendorong tekanan pada Presiden Macron. CGT juga menyerukan mogok kerja digelar oleh perusahaan transportasi subway Paris, RATP, yang tidak menjadi target reformasi layanan kereta nasional.

Pemimpin CGT di sektor listrik memperingatkan saat wawancara di surat kabar Le Parisien bahwa serikat buruhnya dapat mengganggu suplai listrik dan mengakibatkan lebih banyak kereta tertunda layanannya sebagai bentuk solidaritas pada para pekerja kereta SNCF.

Salah satu reformasi yang diusulkan pemerintah ialah secara bertahap mencabut monopoli kereta penumpang yang kini dikuasai SNCF dan memulai kompetisi di jalur kereta cepat pada 2020. Reformasi juga akan mengakhiri kontrak mempekerjakan pegawai SNCF seumur hidup.

Reformasi juga akan mengubah struktur perusahaan SNCF menjadi perusahaan saham gabungan. Pemerintah menegaskan kebijakan ini akan mempertahankan kepemilikan negara 100% tapi serikat buruh khawatir kebijakan akan membuka pintu untuk privatisasi seperti yang terjadi pada struktur perusahaan France Telecom yang kini disebut Orange. (Syarifudin)
(nfl)
Berita Terkait
Lyon Jadi Pelabuhan...
Lyon Jadi Pelabuhan Baru Jerome Boateng
8 Bukti Prancis Kehilangan...
8 Bukti Prancis Kehilangan Pengaruh Neokolonialisme di Afrika
Prancis Imbau Warganya...
Prancis Imbau Warganya Segera Tinggalkan Pakistan
Pelaku Penyanderaan...
Pelaku Penyanderaan di Bank Prancis Masuk dalam Daftar Pemantauan
Gerakan Boikot Produk...
Gerakan Boikot Produk Prancis Raih Momentum di Bangladesh
5 Alasan PM Prancis...
5 Alasan PM Prancis Sebastien Lecornu Mundur, dari Defisit Anggaran hingga Rasio Utang Capai 113 Persen
Berita Terkini
Mossad Pasok Milisi...
Mossad Pasok Milisi Kurdi dengan Senjata yang Disita dari Hamas dan Hizbullah
31 menit yang lalu
Hamas Tak akan Serahkan...
Hamas Tak akan Serahkan Persenjataan, tapi Hanya Polisi yang Bawa Senjata di Gaza
1 jam yang lalu
Drone Terjang Galilea...
Drone Terjang Galilea Barat Beberapa Menit setelah Netanyahu Pergi
2 jam yang lalu
Iran Sebut Pangkalan...
Iran Sebut Pangkalan AS Target Sah dan Sumber Kekacauan Timur Tengah
3 jam yang lalu
Mayoritas Penduduk di...
Mayoritas Penduduk di 36 Negara Anggap Israel Tidak Baik
4 jam yang lalu
Iran Berupaya Pungut...
Iran Berupaya Pungut Biaya Layanan, Bukan Tol untuk Lintasi Selat Hormuz
5 jam yang lalu
Infografis
3 Proyek Kereta Cepat...
3 Proyek Kereta Cepat Termahal di Dunia, Whoosh Tak Masuk Hitungan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved