Myanmar Izinkan Kunjungan PBB, Akses ke Rakhine Masih Tanda Tanya
Selasa, 03 April 2018 - 14:16 WIB
Myanmar Izinkan Kunjungan PBB, Akses ke Rakhine Masih Tanda Tanya
A
A
A
NEW YORK - Setelah berbulan-bulan memberikan perlawanan, Myanmar akhirnya setuju mengizinkan Dewan Keamanan PBB mengunjungi negara itu. Meski begitu tidak jelas apakah para utusan PBB itu nantinya akan diberikan akses ke negara Rakhine.
Pemerintah Myanmar memberikan lampu hijau untuk kunjungan bulan Februari mendatang, meskipun sebelumnya menolak permintaan dewan dengan mengatakan itu bukan waktu yang tepat.
Duta Besar Peru Gustavo Meza-Cuadra, yang memegang kursi kepresidenan DK PBB, mengatakan rincian dari jadwal itu belum selesai, termasuk apakah Myanmar akan mengizinkan dewan untuk mengunjungi negara bagian Rakhine.
"Jelas, kami tertarik pada negara bagian Rakhine," kata Meza-Cuadra.
"Tidak ada yang lebih baik daripada kunjungan di negara itu untuk melihat bagaimana keadaannya," imbuhnya seperti dikutip dari Asean Correspondent, Selasa (3/4/2018).
Akses ke negara bagian Rakhine secara konsisten ditolak. Masalah keamanan selalu menjadi alasan pihak berwenang.
Hampir 700 ribu warga Rohingya telah diusir dari negara bagian Rakhine. Mereka kini tinggal di kamp pengungsi yang padat di Bangladesh sejak militer Myanmar memulai "operasi pembersihan" pada bulan Agustus.
Sementara itu seorang pejabat Bangladesh juga mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintah Myanmar akan mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di dekat perbatasan Bangladesh-Burma minggu depan. Ini adalah pertama kalinya pejabat tinggi Myanmar melakukannya.
"Menteri Myanmar untuk kesejahteraan sosial, bantuan dan pemukiman kembali, Win Myat Aye, akan mengunjungi Rohingya selama tiga hari kunjungan ke Bangladesh dimulai pada 11 April," kata Direktur Jenderal untuk Asia Tenggara di Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Tareque Muhammad.
Kesepakatan repatriasi antara kedua pemerintah telah disepakati pada bulan November lalu. Meski begitu, kemajuan dari kesepakatan ini berjalan lambat. Myanmar hanya setuju untuk mengambil kembali sebagian kecil dari ribuan orang yang telah mengajukan permohonan untuk kembali ke rumah.
Pemerintah Myanmar memberikan lampu hijau untuk kunjungan bulan Februari mendatang, meskipun sebelumnya menolak permintaan dewan dengan mengatakan itu bukan waktu yang tepat.
Duta Besar Peru Gustavo Meza-Cuadra, yang memegang kursi kepresidenan DK PBB, mengatakan rincian dari jadwal itu belum selesai, termasuk apakah Myanmar akan mengizinkan dewan untuk mengunjungi negara bagian Rakhine.
"Jelas, kami tertarik pada negara bagian Rakhine," kata Meza-Cuadra.
"Tidak ada yang lebih baik daripada kunjungan di negara itu untuk melihat bagaimana keadaannya," imbuhnya seperti dikutip dari Asean Correspondent, Selasa (3/4/2018).
Akses ke negara bagian Rakhine secara konsisten ditolak. Masalah keamanan selalu menjadi alasan pihak berwenang.
Hampir 700 ribu warga Rohingya telah diusir dari negara bagian Rakhine. Mereka kini tinggal di kamp pengungsi yang padat di Bangladesh sejak militer Myanmar memulai "operasi pembersihan" pada bulan Agustus.
Sementara itu seorang pejabat Bangladesh juga mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintah Myanmar akan mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di dekat perbatasan Bangladesh-Burma minggu depan. Ini adalah pertama kalinya pejabat tinggi Myanmar melakukannya.
"Menteri Myanmar untuk kesejahteraan sosial, bantuan dan pemukiman kembali, Win Myat Aye, akan mengunjungi Rohingya selama tiga hari kunjungan ke Bangladesh dimulai pada 11 April," kata Direktur Jenderal untuk Asia Tenggara di Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Tareque Muhammad.
Kesepakatan repatriasi antara kedua pemerintah telah disepakati pada bulan November lalu. Meski begitu, kemajuan dari kesepakatan ini berjalan lambat. Myanmar hanya setuju untuk mengambil kembali sebagian kecil dari ribuan orang yang telah mengajukan permohonan untuk kembali ke rumah.
(ian)
