Menyambangi Malaysia, DPR Soroti Proses Perekrutan TKI

KUALA LUMPUR - Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa ada masalah besar yang menaungi proses perekrutan hingga pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya ke Malaysia. Masalah ini, lanjut Dede, akhirnya beranak menjadi masalah yang lebih kompleks di tempat penempatan.

Ditemui kantor Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Dede mengaku sudah bertemu dengan para TKI yang berada di shelter. Ia pun mendapatkan informasi bahwa tidak sedikit dari mereka yang kabur karena tidak betah atau tidak kuat secara mental bekerja di Malaysia.

Menurut Dede, dua hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses pelatihan para TKI tersebut. Dikatakan Dede, jika pelatihan dilakukan sesuai standar maka masalah semacam ini tidak akan pernah terjadi.

"Masalah terbesar, tadi saya tanya-tanya, mereka tidak betah, baru dua minggu mereka sudah minta pulang," ucap Dede, Senin (2/4/2018).

"Ada permasalahan besar, kenapa mereka datang kesini tanpa persiapan. Ya itulah makanya dalam konteks kami kesini, kita akan memotong mata rantai itu. Siapapun kalau mau berangkat keluar negeri harus dengan sebuah persiapan, skill, persiapan pendataan, dan lain-lain," sambungnya.

Ia lalu menyatakan pihaknya sepakat dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, bahwa untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah TKI harus dilakukan dari hulu yakni dari awal proses perekrutan.

"Hulu itu adalah aturan-aturan yang ada di Republik kita sendiri. Karena disini tugasnya jadi seperti pemadam kebakaran, ada masalah diurus, ada masalah diurus. Tapi apa yang dilakukan Kedubes Malaysia saat ini saya angkat topilah," tukasnya.