Thailand Selidiki Korupsi Bantuan untuk Warga Miskin
Rabu, 21 Maret 2018 - 13:48 WIB
Thailand Selidiki Korupsi Bantuan untuk Warga Miskin
A
A
A
BANGKOK - Kantor Komisi Anti-Korupsi Sektor Publik (PACC) Thailand sedang menyelidiki dugaan penyelewengan hingga 85% dana negara untuk membantu warga miskin.
Ini menjadi skandal baru yang melilit pemerintahan militer Thailand yang berjanji membersihkan korupsi. PACC menemukan bukti pelanggaran hingga senilai USD3,2 juta (Rp44 miliar).
“Kita mungkin menemukan bahwa ada praktik-praktik korupsi melibatkan uang untuk warga berpenghasilan rendah yang dialokasikan negara setiap tahun,” ungkap Sekretaris Jenderal PACC Korntip Daroj kepada kantor berita Reuters kemarin.
Korntip menambahkan, “Kami telah menginvestigasi dan menemukan sejumlah instansi terkait korupsi serta bukti di sekitar 49 dari 76 provinsi.” Dana itu diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan dengan masingmasing orang sekitar USD100.
Dana itu dicairkan melalui Kementerian Keamanan Manusia dan Pembangunan Sosial. Kementerian tersebut belum memberikan komentar atas laporan tersebut. Korntip menjelaskan, penggelapan dana itu dilakukan melalui salinan kartu identitas penduduk palsu. Mereka juga menemukan dana itu tidak pernah sampai pada warga yang ada dalam data penerima.
Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-ocha yang memimpin junta setelah kudeta 2014 menjelaskan, dia memerintahkan pemecatan untuk semua pejabat yang terlibat dan meminta kementerian terkait melakukan investigasi. Prayuth menjelaskan, setelah rapat kabinet bahwa pemerintah selalu tegas terhadap korupsi.
“Saya tidak ingin Anda berpikir bahwa ini menjadi lebih buruk,” ujar dia. Investigasi terbaru itu dilakukan saat Deputi PM Thailand Prawit Wongsuwan diselidiki karena gagal mendeklarasikan sejumlah asetnya berupa koleksi arloji mewah. Investigasi itu memicu unjuk rasa terbaru mendesak diakhirinya pemerintahan militer dengan pemilu pada Februari 2019 setelah berulang kali ditunda pelaksanaannya.
Junta berkuasa dengan dalih memberantas korupsi di Thailand serta mengakhiri satu dekade kebuntuan politik antara berbagai kekuatan politik. Meski demikian, junta dikritik karena dianggap gagal mengatasi kekebalan hukum bagi warga kaya dan berkuasa.
Thailand masuk dalam peringkat 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2017 versi Transparency International. Peringkat itu sedikit membaik dari 2016.
Krisis politik di Thailand diwarnai dengan sejumlah konflik dan kudeta sejak penggulingan mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Junta menuding Thaksin terlibat korupsi dan menjatuhkan vonis penjara. Thaksin menghindari vonis itu dengan mengasingkan diri ke luar negeri. (Syarifudin)
Ini menjadi skandal baru yang melilit pemerintahan militer Thailand yang berjanji membersihkan korupsi. PACC menemukan bukti pelanggaran hingga senilai USD3,2 juta (Rp44 miliar).
“Kita mungkin menemukan bahwa ada praktik-praktik korupsi melibatkan uang untuk warga berpenghasilan rendah yang dialokasikan negara setiap tahun,” ungkap Sekretaris Jenderal PACC Korntip Daroj kepada kantor berita Reuters kemarin.
Korntip menambahkan, “Kami telah menginvestigasi dan menemukan sejumlah instansi terkait korupsi serta bukti di sekitar 49 dari 76 provinsi.” Dana itu diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan dengan masingmasing orang sekitar USD100.
Dana itu dicairkan melalui Kementerian Keamanan Manusia dan Pembangunan Sosial. Kementerian tersebut belum memberikan komentar atas laporan tersebut. Korntip menjelaskan, penggelapan dana itu dilakukan melalui salinan kartu identitas penduduk palsu. Mereka juga menemukan dana itu tidak pernah sampai pada warga yang ada dalam data penerima.
Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-ocha yang memimpin junta setelah kudeta 2014 menjelaskan, dia memerintahkan pemecatan untuk semua pejabat yang terlibat dan meminta kementerian terkait melakukan investigasi. Prayuth menjelaskan, setelah rapat kabinet bahwa pemerintah selalu tegas terhadap korupsi.
“Saya tidak ingin Anda berpikir bahwa ini menjadi lebih buruk,” ujar dia. Investigasi terbaru itu dilakukan saat Deputi PM Thailand Prawit Wongsuwan diselidiki karena gagal mendeklarasikan sejumlah asetnya berupa koleksi arloji mewah. Investigasi itu memicu unjuk rasa terbaru mendesak diakhirinya pemerintahan militer dengan pemilu pada Februari 2019 setelah berulang kali ditunda pelaksanaannya.
Junta berkuasa dengan dalih memberantas korupsi di Thailand serta mengakhiri satu dekade kebuntuan politik antara berbagai kekuatan politik. Meski demikian, junta dikritik karena dianggap gagal mengatasi kekebalan hukum bagi warga kaya dan berkuasa.
Thailand masuk dalam peringkat 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2017 versi Transparency International. Peringkat itu sedikit membaik dari 2016.
Krisis politik di Thailand diwarnai dengan sejumlah konflik dan kudeta sejak penggulingan mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Junta menuding Thaksin terlibat korupsi dan menjatuhkan vonis penjara. Thaksin menghindari vonis itu dengan mengasingkan diri ke luar negeri. (Syarifudin)
(nfl)
