Uni Eropa Siapkan Sanksi untuk Para Jenderal Myanmar
Jum'at, 23 Februari 2018 - 15:45 WIB
Uni Eropa Siapkan Sanksi untuk Para Jenderal Myanmar
A
A
A
BRUSSELS - Uni Eropa (UE) akan mulai menyiapkan sanksi terhadap para jenderal Myanmar atas pembunuhan dan kekerasan terhadap etnik muslim Rohingya. UE akan secara resmi memanggil kepala kebijakan luar negeri UE Federica Mogherini pekan depan untuk menyusun daftar nama yang akan terkena sanksi.
Semua larangan perjalanan dan pembekuan aset akan menjadi langkah terkeras UE untuk menekan militer Myanmar agar bertanggung jawab atas berbagai kekerasan yang dialami Rohingya. Sanksi UE itu akan menambah tekanan terhadap militer Myanmar. Amerika Serikat (AS) dan Kanada juga telah menerapkan sanksi.
"Para menteri akan meminta Federica Mogherini mengusulkan langkah pembatasan kepada anggota senior militer Myanmar untuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sistematis tanpa penundaan," ungkap sumber seorang diplomat, Kamis 22/2/2018), merujuk pada sanksi UE. Para menteri luar negeri (menlu) juga akan meminta Mogherini dan badan luar negeri UE (EEAS) untuk mencari cara memperketat embargo persenjataan era 1990-an di Myanmar yang masih berlaku.
Dalam pernyataan yang dirilis awal pekan ini saat rapat rutin para menlu UE, blok itu juga akan menegaskan kembali seruan untuk pembebasan reporter Reuters yang ditahan pada 12 Desember karena dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Negara Myanmar. Kedua reporter itu bekerja untuk investigasi Reuters mengenai pembunuhan 10 pria muslim Rohingya yang dikubur secara massal di Rakhine.
Para diplomat menyatakan belum ada nama para jenderal yang ditargetkan untuk sanksi yang sudah dibahas. Meski demikian AS pada Desember lalu menerapkan sanksi kepada Mayor Jenderal Maung Maung Soe yang dituduh terlibat dalam operasi terhadap Rohingya di Rakhine.
Semua larangan perjalanan dan pembekuan aset akan menjadi langkah terkeras UE untuk menekan militer Myanmar agar bertanggung jawab atas berbagai kekerasan yang dialami Rohingya. Sanksi UE itu akan menambah tekanan terhadap militer Myanmar. Amerika Serikat (AS) dan Kanada juga telah menerapkan sanksi.
"Para menteri akan meminta Federica Mogherini mengusulkan langkah pembatasan kepada anggota senior militer Myanmar untuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sistematis tanpa penundaan," ungkap sumber seorang diplomat, Kamis 22/2/2018), merujuk pada sanksi UE. Para menteri luar negeri (menlu) juga akan meminta Mogherini dan badan luar negeri UE (EEAS) untuk mencari cara memperketat embargo persenjataan era 1990-an di Myanmar yang masih berlaku.
Dalam pernyataan yang dirilis awal pekan ini saat rapat rutin para menlu UE, blok itu juga akan menegaskan kembali seruan untuk pembebasan reporter Reuters yang ditahan pada 12 Desember karena dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Negara Myanmar. Kedua reporter itu bekerja untuk investigasi Reuters mengenai pembunuhan 10 pria muslim Rohingya yang dikubur secara massal di Rakhine.
Para diplomat menyatakan belum ada nama para jenderal yang ditargetkan untuk sanksi yang sudah dibahas. Meski demikian AS pada Desember lalu menerapkan sanksi kepada Mayor Jenderal Maung Maung Soe yang dituduh terlibat dalam operasi terhadap Rohingya di Rakhine.
(amm)
