Saudi Dukung Resolusi PBB Soal Rudal Iran
Senin, 19 Februari 2018 - 04:42 WIB
Saudi Dukung Resolusi PBB Soal Rudal Iran
A
A
A
MUNICH - Arab Saudi menyambut baik sebuah rancangan resolusi PBB yang mengutuk Iran karena gagal menghentikan rudal balistiknya jatuh ke tangan kelompok Houthi di Yaman. Resolusi itu diajukan oleh Inggris, Amerika Serikat (AS) dan Prancis.
Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan tindakan tersebut, jika lolos, akan membantu meminta pertanggungjawaban Iran atas apa yang disebutnya sebagai ekspor rudal balistik kepada pemberontak Houthi yang didukung Teheran, dan perilaku radikal dan agresif di wilayah Timur Tengah, termasuk dukungan untuk kelompok teroris.
Sebuah perang proxy sedang berlangsung di Yaman antara Iran dan sekutu AS, Arab Saudi. Sebuah koalisi pimpinan Saudi melakukan intervensi di Yaman pada tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi pemberontak Syiah sekutu Iran. Iran membantah memasok senjata Houthi.
"Untuk memastikan agar Iran tidak memaksakan diri dengan hukum internasional, kita harus memiliki posisi yang lebih tegas berkaitan dengan rudal balistik dan berkaitan dengan dukungan Iran untuk terorisme," kata al-Jubeir dalam sebuah wawancara di konferensi keamanan tahunan di Munich.
"Iran harus dimintai pertanggungjawaban," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Senin (19/2/2018).
Ia mengatakan bahwa rudal Iran secara rutin digunakan oleh Houthi untuk menargetkan warga sipil di Yaman dan juga di Arab Saudi.
Al-Jubeir juga menyerukan perubahan pada dua aspek dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran. Dua aspek itu adalah pembatalan sebuah ketentuan disebut sebagai ketentuan sunset dan memperluas inspeksi dengan memasukkan lokasi yang tidak dilaporkan dan instalasi militer.
Rancangan resolusi PBB, yang perlu diadopsi pada 26 Februari, kemungkinan akan menghadapi perlawanan dari Rusia. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada hak veto dari Rusia, China, AS, Prancis atau Inggris untuk lulus.
Al-Jubeir mengatakan bahwa dia berharap Rusia dapat dibujuk untuk mendukung tindakan tersebut.
Draft teks untuk memperbarui sanksi PBB terhadap Yaman untuk satu tahun lagi juga akan memungkinkan 15 anggota dewan tersebut untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan untuk setiap aktivitas yang terkait dengan penggunaan rudal balistik di Yaman. Inggris merancang resolusi tersebut dengan berkonsultasi kepada AS dan Prancis sebelum memberikannya ke dewan pada hari Jumat, kata beberapa diplomat.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah melobi selama berbulan-bulan agar Iran dapat dimintai pertanggungjawaban di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat yang sama, Trump juga mengancam untuk keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang mengekang program nuklir Iran jika apa yang disebut sebagai "kekurangan bencana" tidak diperbaiki.
Pakar independen PBB yang memantau sanksi terhadap Yaman melaporkan ke Dewan Keamanan pada bulan Januari bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa rudal yang berasal dari Iran. Rudal tersebut dibawa ke Yaman setelah diberlakukannya embargo senjata.
Para ahli mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti mengenai identitas pemasok, atau pihak perantara manapun dari rudal yang ditembakkan oleh Houthi ke negara tetangga Arab Saudi. Meski begitu, para ahli mengatakan bahwa Iran telah melanggar sanksi karena gagal mencegah pasokan, penjualan atau pengalihan rudal dan kendaraan udara tak berawak.
Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan tindakan tersebut, jika lolos, akan membantu meminta pertanggungjawaban Iran atas apa yang disebutnya sebagai ekspor rudal balistik kepada pemberontak Houthi yang didukung Teheran, dan perilaku radikal dan agresif di wilayah Timur Tengah, termasuk dukungan untuk kelompok teroris.
Sebuah perang proxy sedang berlangsung di Yaman antara Iran dan sekutu AS, Arab Saudi. Sebuah koalisi pimpinan Saudi melakukan intervensi di Yaman pada tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi pemberontak Syiah sekutu Iran. Iran membantah memasok senjata Houthi.
"Untuk memastikan agar Iran tidak memaksakan diri dengan hukum internasional, kita harus memiliki posisi yang lebih tegas berkaitan dengan rudal balistik dan berkaitan dengan dukungan Iran untuk terorisme," kata al-Jubeir dalam sebuah wawancara di konferensi keamanan tahunan di Munich.
"Iran harus dimintai pertanggungjawaban," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Senin (19/2/2018).
Ia mengatakan bahwa rudal Iran secara rutin digunakan oleh Houthi untuk menargetkan warga sipil di Yaman dan juga di Arab Saudi.
Al-Jubeir juga menyerukan perubahan pada dua aspek dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran. Dua aspek itu adalah pembatalan sebuah ketentuan disebut sebagai ketentuan sunset dan memperluas inspeksi dengan memasukkan lokasi yang tidak dilaporkan dan instalasi militer.
Rancangan resolusi PBB, yang perlu diadopsi pada 26 Februari, kemungkinan akan menghadapi perlawanan dari Rusia. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada hak veto dari Rusia, China, AS, Prancis atau Inggris untuk lulus.
Al-Jubeir mengatakan bahwa dia berharap Rusia dapat dibujuk untuk mendukung tindakan tersebut.
Draft teks untuk memperbarui sanksi PBB terhadap Yaman untuk satu tahun lagi juga akan memungkinkan 15 anggota dewan tersebut untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan untuk setiap aktivitas yang terkait dengan penggunaan rudal balistik di Yaman. Inggris merancang resolusi tersebut dengan berkonsultasi kepada AS dan Prancis sebelum memberikannya ke dewan pada hari Jumat, kata beberapa diplomat.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah melobi selama berbulan-bulan agar Iran dapat dimintai pertanggungjawaban di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat yang sama, Trump juga mengancam untuk keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang mengekang program nuklir Iran jika apa yang disebut sebagai "kekurangan bencana" tidak diperbaiki.
Pakar independen PBB yang memantau sanksi terhadap Yaman melaporkan ke Dewan Keamanan pada bulan Januari bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa rudal yang berasal dari Iran. Rudal tersebut dibawa ke Yaman setelah diberlakukannya embargo senjata.
Para ahli mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti mengenai identitas pemasok, atau pihak perantara manapun dari rudal yang ditembakkan oleh Houthi ke negara tetangga Arab Saudi. Meski begitu, para ahli mengatakan bahwa Iran telah melanggar sanksi karena gagal mencegah pasokan, penjualan atau pengalihan rudal dan kendaraan udara tak berawak.
(ian)
