Situasi Menegang, Presiden Maladewa Perintahkan Tangkap Semua Hakim
Selasa, 06 Februari 2018 - 18:22 WIB
Situasi Menegang, Presiden Maladewa Perintahkan Tangkap Semua Hakim
A
A
A
MALE - Pasukan keamanan di Maladewa telah menangkap dua hakim Mahkamah Agung dan seorang pemimpin oposisi beberapa jam setelah Presiden Maladewa, Abdulla Yameen mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari di negara kepulauan tersebut.
"Hakim Agung Abdulla Saeed dan Hakim Ali Hameed ditangkap dinihari tadi," kata polisi Maladewa melalui akun Twitter mereka seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa (6/2), tanpa menyebutkan tuduhan terhadap pasangan tersebut.
Penangkapan hakim-hakim ini terjadi di tengah ketegangan antara Yameen dengan Kejaksaan Tinggi dan Mahkamah Agung Maladewa. Ketegangan ini diawali oleh keputusan Mahkamah Agung Maladewa membebaskan para tokoh oposisi di negara tersebut.
Yameen kemarin mengumumkan keadaan darurat di kepulauan Samudera Hindia, dengan mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan "terorisme" terhadap sembilan dari lawan politik adalah sesuatu yang ilegal.
Keputusan darurat tersebut memberi pasukan keamanan melakukan tindakan menyapu kekuasaan untuk melakukan penangkapan, membatasi wewenang kehakiman dan menghapus kekebalan yang diberikan kepada hakim Mahkamah Agung.
"Hakim Agung Abdulla Saeed dan Hakim Ali Hameed ditangkap dinihari tadi," kata polisi Maladewa melalui akun Twitter mereka seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa (6/2), tanpa menyebutkan tuduhan terhadap pasangan tersebut.
Penangkapan hakim-hakim ini terjadi di tengah ketegangan antara Yameen dengan Kejaksaan Tinggi dan Mahkamah Agung Maladewa. Ketegangan ini diawali oleh keputusan Mahkamah Agung Maladewa membebaskan para tokoh oposisi di negara tersebut.
Yameen kemarin mengumumkan keadaan darurat di kepulauan Samudera Hindia, dengan mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan "terorisme" terhadap sembilan dari lawan politik adalah sesuatu yang ilegal.
Keputusan darurat tersebut memberi pasukan keamanan melakukan tindakan menyapu kekuasaan untuk melakukan penangkapan, membatasi wewenang kehakiman dan menghapus kekebalan yang diberikan kepada hakim Mahkamah Agung.
(esn)
