Hong Kong 'Tenggelam' dalam Gunung Sampah
Kamis, 01 Februari 2018 - 17:00 WIB
Hong Kong 'Tenggelam' dalam Gunung Sampah
A
A
A
HONG KONG - Hong Kong dihiasi gedung-gedung pencakar langit yang megah, transportasi canggih, dan proyek-proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar. Meski demikian, kota itu mengalami masalah yang lebih biasa, yakni bagaimana membuang sampah.
Bekas koloni Inggris itu menghadapi menumpukkan sampah karena China tahun ini melarang impor 24 jenis sampah yang tidak diproses. Kebijakan China itu dibuat sebagai bagian memperbaiki industri daur ulang dan mengurangi populasi.
Pemerintah Hong Kong menyadari ketidakmampuannya menghadapi masalah sampah itu. Hong Kong kekurangan lahan untuk industri daur ulang yang efektif. Para pengkritik menyatakan, kota itu hanya melakukan sedikit langkah untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem manajemen sampahnya. "Hong Kong kota kaya dengan kualitas daur ulang dunia ketiga. Sangat mudah mengirim sampah yang belum diproses ke China," ungkap Doug Woodring, pendiri dan Managing Director Ocean Recovery Alliance, organisasi nonpemerintah berbasis di Hong Kong.
Hingga tahun lalu, Hong Kong mengekspor lebih 90% sampahnya ke China. Itu semua berubah pada akhir 2017 sebagai dampak larangan China, termasuk untuk Hong Kong, meski kota itu memiliki status sebagai wilayah pemerintahan khusus China. Kebijakan Beijing itu juga dirasakan negara-negara lain di penjuru dunia. Sampah koran, kardus, dan kertas kantor tampak menggunung di salah satu pelabuhan Hong Kong selama beberapa bulan terakhir. Adapun sampah plastik dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA).
Kota dengan lebih 7 juta orang itu membuang dua pertiga sampahnya ke TPA dengan jumlah 5,6 juta ton per tahun sehingga sangat sedikit sampah yang didaur ulang di kota itu. Deputi Direktur Perlindungan Lingkungan Hong Kong Vicki Kwok menjelaskan, kota itu tak bisa menyerap semua sampah yang dapat didaur ulang karena kurangnya lahan di salah satu pasar properti paling mahal di dunia tersebut.
"Kami harus tergantung pada ekspor dan itu membuat kami rentan dibandingkan yurisdiksi lain, terhadap faktor-faktor pasar eksternal," ujarnya pada kantor berita Reuters.
Kwok menjelaskan, pemerintah telah mengumumkan berbagai langkah dalam beberapa bulan terakhir mengurangi jumlah sampah, termasuk dana dukungan untuk membantu para pendaur ulang sampah lokal. Mereka juga mendorong pengurangan sampah dari sumbernya dengan anjuran ke bisnis dan konsumen.
Kelompok lingkungan menyatakan, langkah-langkah itu hanya memiliki sedikit dampak untuk mengurangi tekanan di Hong Kong. Karena industri daur ulang lokal tak mampu memproses semua sampah yang sebelumnya dikirim ke China. Rata-rata satu orang warga Hong Kong membuang sampah seberat 1,4 kilogram per hari atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan warga di kota-kota Asia lainnya, seperti Tokyo, Seoul, dan Taipei yang telah menerapkan program daur ulang secara luas.
Bekas koloni Inggris itu menghadapi menumpukkan sampah karena China tahun ini melarang impor 24 jenis sampah yang tidak diproses. Kebijakan China itu dibuat sebagai bagian memperbaiki industri daur ulang dan mengurangi populasi.
Pemerintah Hong Kong menyadari ketidakmampuannya menghadapi masalah sampah itu. Hong Kong kekurangan lahan untuk industri daur ulang yang efektif. Para pengkritik menyatakan, kota itu hanya melakukan sedikit langkah untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem manajemen sampahnya. "Hong Kong kota kaya dengan kualitas daur ulang dunia ketiga. Sangat mudah mengirim sampah yang belum diproses ke China," ungkap Doug Woodring, pendiri dan Managing Director Ocean Recovery Alliance, organisasi nonpemerintah berbasis di Hong Kong.
Hingga tahun lalu, Hong Kong mengekspor lebih 90% sampahnya ke China. Itu semua berubah pada akhir 2017 sebagai dampak larangan China, termasuk untuk Hong Kong, meski kota itu memiliki status sebagai wilayah pemerintahan khusus China. Kebijakan Beijing itu juga dirasakan negara-negara lain di penjuru dunia. Sampah koran, kardus, dan kertas kantor tampak menggunung di salah satu pelabuhan Hong Kong selama beberapa bulan terakhir. Adapun sampah plastik dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA).
Kota dengan lebih 7 juta orang itu membuang dua pertiga sampahnya ke TPA dengan jumlah 5,6 juta ton per tahun sehingga sangat sedikit sampah yang didaur ulang di kota itu. Deputi Direktur Perlindungan Lingkungan Hong Kong Vicki Kwok menjelaskan, kota itu tak bisa menyerap semua sampah yang dapat didaur ulang karena kurangnya lahan di salah satu pasar properti paling mahal di dunia tersebut.
"Kami harus tergantung pada ekspor dan itu membuat kami rentan dibandingkan yurisdiksi lain, terhadap faktor-faktor pasar eksternal," ujarnya pada kantor berita Reuters.
Kwok menjelaskan, pemerintah telah mengumumkan berbagai langkah dalam beberapa bulan terakhir mengurangi jumlah sampah, termasuk dana dukungan untuk membantu para pendaur ulang sampah lokal. Mereka juga mendorong pengurangan sampah dari sumbernya dengan anjuran ke bisnis dan konsumen.
Kelompok lingkungan menyatakan, langkah-langkah itu hanya memiliki sedikit dampak untuk mengurangi tekanan di Hong Kong. Karena industri daur ulang lokal tak mampu memproses semua sampah yang sebelumnya dikirim ke China. Rata-rata satu orang warga Hong Kong membuang sampah seberat 1,4 kilogram per hari atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan warga di kota-kota Asia lainnya, seperti Tokyo, Seoul, dan Taipei yang telah menerapkan program daur ulang secara luas.
(amm)
