Ethiopia Bebaskan Semua Tahanan Politik dan Tutup Penjara

ADDIS ABABA - Sebuah langkah mengejutkan dilakukan pemimpin Ethiopia. Perdana Menteri Hailemariam Desalegn mengumumkan rencana untuk mencabut dakwaan terhadap para tahanan politik dan menutup sebuah kamp penjara yang terkenal.

Desalegn menyebut kebijakan yang diambilnya sebagai upaya untuk memperluas ruang demokrasi untuk semua. Ini adalah pertama kalinya pemerintah mengakui menahan tahanan politik.

Pengumuman ini muncul setelah demonstrasi anti-pemerintah melanda sebagian besar wilayah Oromia dan Amhara yang bergolak dalam beberapa bulan terakhir, yang berdampak pada bisnis, universitas dan jaringan transportasi macet. Protes mematikan, yang paling serius sejak pemerintah saat ini mulai berkuasa pada tahun 1991, menyebar ke bagian lain negara Afrika Timur, yang menyebabkan keadaan darurat selama sebulan yang telah dinaikkan.

"Tahanan politik yang menghadapi penuntutan dan yang sudah ditangkap akan dibebaskan," kata Hailemariam.

"Dan sel penjara terkenal yang secara tradisional disebut Maekelawi akan ditutup dan diubah menjadi museum," imbuhnya seperti dikutip dari AP, Kamis (4/1/2018).

Tidak segera jelas berapa banyak tahanan politik yang ditahan di seluruh negeri, negara sekutu keamanan Amerika Seriat yang dekat.

Orang-orang Ethiopia dengan cepat merespons, bahkan dengan situs media sosial yang saat ini diblokir.

"Saya menulis ini untuk Anda yang sedang berjuang dengan air mata saya. Semua janji ini perlu segera dilaksanakan," tulis blogger terkenal dan mantan tahanan Befeqadu Hailu.

Kelompok hak asasi manusia dan kelompok oposisi di Ethiopia telah menyerukan pembebasan tahanan politik, dengan mengatakan bahwa mereka ditangkap dengan tuduhan palsu dan dihukum karena sudut pandang mereka. Pemerintah Ethiopia telah lama dituduh menangkap wartawan kritis dan pemimpin oposisi.

Beberapa politisi terkemuka yang saat ini dalam tahanan termasuk pemimpin oposisi Bekele Gerba dan Merara Gudina. Sejumlah wartawan juga tetap dalam tahanan.

"Berita yang berpotensi besar," kata periset Human Rights Watch Felix Horne di Twitter setelah pengumuman tersebut, karena beberapa pengamat menunggu untuk melihat langkah selanjutnya pemerintah.

Protes yang menuntut kebebasan yang lebih luas dimulai pada akhir 2015 dan menyebabkan ratusan kematian dilaporkan dan puluhan ribu penangkapan sementara mengganggu salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Afrika.

"Tindakan keras terhadap oposisi politik melihat penangkapan sewenang-wenang massal, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, pengadilan yang tidak adil dan pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan berunding," kata kelompok hak asasi manusia Amnesty International.