Trump Ingin Potong Bantuan ke Palestina usai Geger Yerusalem

WASHINGTON - Presiden Donald Trump telah menyarankan agar Amerika Serikat (AS) menghentikan bantuan dana untuk Otoritas Palestina setelah membuat pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang memicu kegaduhan dunia. Kali ini, dia menuduh orang-orang Palestina tidak lagi bersedia untuk berunding damai dengan Israel.

Pernyataan Presiden AS itu disampaikan melalui Twitter. Dia awalnya mengumumkan bahwa Washington akan menghentikan bantuan ke Islamabad dengan alasan Pakistan “tidak berbuat cukup” untuk memerangi terorisme.

Tak lama kemudian, Trump menuding Palestina tidak mengapresiasi dan hormat kepada AS meski sudah diberi dana bantuan ratusan juta dolar setiap tahunnya.

”Mereka bahkan tidak ingin menegosiasikan perjanjian damai yang telah lama tertunda dengan Israel,” tulis Trump via akun Twitter-nya, @realDonaldTrump, yang dikutip SINDOnews, Rabu (3/1/2018).

”Kami telah mengambil Yerusalem, bagian terberat dari negosiasi, dari meja,” lanjut Trump. ”Tapi dengan orang-orang Palestina tidak lagi mau berbicara damai, mengapa kita harus melakukan pembayaran ke depan yang besar ini kepada mereka?.”

Tweet Trump muncul beberapa jam setelah Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan niat presiden untuk menghukum orang-orang Palestina atas penolakan mereka guna mengadakan perundingan dengan Israel.

”Presiden pada dasarnya mengatakan bahwa dia tidak ingin memberikan dana tambahan sampai Palestina setuju untuk kembali ke meja perundingan,” kata Haley pada hari Selasa di New York.

”Kami mencoba untuk pindah ke sebuah proses perdamaian, tapi jika itu tidak terjadi, presiden tidak akan terus mendanai situasi itu,” papar Haley.

Sejak Perjanjian Oslo 1993, AS telah menjadi salah satu donor utama bagi Otoritas Palestina (PA), sebuah otoritas yang dibentuk untuk mengelola pemerintahan sendiri di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tujuan bantuan tersebut untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah Palestina dan membangun dukungan publik untuk negosiasi dengan Israel.

Pada tahun 2011, Washington pernah mengancam akan memotong bantuan dana tersebut karena PA sedang menegosiasikan pemerintah persatuan dengan Hamas, otoritas yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS dan Israel. Namun, PA kala itu mengatakan bahwa mereka bersedia untuk tidak menerima dana bantuan Washington.

”Orang-orang Palestina membutuhkan uang Amerika, tapi jika mereka menggunakannya sebagai cara untuk menekan kita, kita siap untuk menyerahkan bantuan tersebut,” kata Presiden PA Mahmoud Abbas melalui juru bicaranya pada saat itu.

Bulan lalu, Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan Kedutaan AS untuk pindah ke kota suci tersebut. Kongres AS sejatinya juga telah menerbitkan undang-undang pada tahun 1995 yang memerintahkan relokasi kedutaan, namun semua presiden sejak undang-undang itu disahkan tidak pernah dijalankan.

Yerusalem telah terbagi antara Israel dan Yordania di bawah kesepakatan gencatan senjata 1949. Namun, kota itu nyaris sepenuhnya dikendalikan oleh Israel sejak bulan Juni 1967. PBB tidak mengakui aneksasi Kota Yerusalem oleh Israel, dan Palestina mengklaim bagian timur Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka di masa depan.