Saudi Akui Miliki Niat Perbaiki Hubungan dengan Israel

Minggu, 17 Desember 2017 - 23:27 WIB
Saudi Akui Miliki Niat...
Saudi Akui Miliki Niat Perbaiki Hubungan dengan Israel
A A A
PARIS - Arab Saudi mengakui mereka memiliki rencana untuk memperbaiki hubungan dengan Israel. Riyadh bahkan menyatakan telah memiliki "roadmap" dalam hal memperbaiki hubungan dengan Isrel. Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir dalam sebuah wawancara dengan media Prancis menyatakan rencana tersebut bernama "Inisiatif Perdamaian Arab".

Inisiatif Perdamaian Arab berasal adalah sebuah insiatif yang diumumkan tahun 2002 dan bertujuan untuk menyelesaikan krisis antara Palestina dan Israel, dengan inisiatif yang menetapkan pengukuhan kembali perbatasan pra-1967 dan menyelesaikan apa yang disebut dengan masalah Pengungsi Palestina

Jubeir, dalam wawancara tersebut menyatakan, Saudi saat ini tidak memiliki hubungan dengan Israel. Namun, jika Israel menjalankan Inisiatif Perdamaian Arab, maka Saudi mungkin akan memperbaiki hubungan dengan Israel.

Menurut al-Jubeir, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump juga ingin segera melihat adanya kesepakatan damai antara Palestina, dan Israel. Namun, ia membantah tudingan kalau Riyadh memberi tekanan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menerima rencana Washington mengenai penyelesaian krisis atau mengundurkan diri.

"Posisi kami di Yerusalem selalu sangat jelas. Kami percaya pada solusi dua negara berdasarkan resolusi PBB yang relevan dan prakarsa perdamaian Arab," ucap Jubeir dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (17/12).

"Kami percaya bahwa pada akhirnya kita akan memiliki sebuah negara Palestina sesuai dengan perbatasan 1967, dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya. Ini adalah posisi kita, ini tetap merupakan posisi kita. Kami yakin pemerintahan Trump serius membawa perdamaian antara orang Israel dan Arab," sambungnya.

Dia kemudian menekankan bahwa sebelum Trump membuat keputusannya mengenai Yerusalem, Saudi telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa keputusan tersebut akan melanggar hukum internasional dan juga resolusi PBB, serta melemahkan peran AS sebagai perantara perdamaian.
(esn)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.4569 seconds (0.1#10.140)