DK PBB Didesak Kunjungi Myanmar

NEW YORK - Utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik Pramila Patten mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB mengunjungi Myanmar dan Bangladesh.

Patten melaporkan pada DK PBB tentang berbagai cerita mengerikan dan menghancurkan hati tentang kekejaman seksual yang dilakukan tentara Myanmar terhadap wanita muslim Rohingya. Dia pun menyerukan diakhirinya serangan terhadap warga sipil di Myanmar.

Dia menjelaskan, seorang wanita etnis Rohingya bercerita dia telah ditahan tentara Myanmar selama 45 hari dan diperkosa berkali-kali. Adapun, wanita lain menyatakan bahwa satu matanya buta setelah dipukul seorang tentara saat mengalami pelecehan seksual.

“Beberapa saksi melaporkan wanita dan gadis diikat di batu atau pohon sebelum beberapa tentara memerkosanya hingga tewas,” papar Patten kepada Dewan Keamanan PBB, dikutip kantor berita Reuters, kemarin.

“Beberapa perempuan menceritakan bagaimana para tentara menenggelamkan bayi-bayi di desa. Beberapa wanita menjelaskan kepada saya bagaimana bayi mereka dilemparkan ke api saat mereka ditarik oleh para tentara dan mengalami pemerkosaan massal,” ungkapnya.

Patten menjelaskan, 15 anggota Dewan Keamanan PBB harus mengunjungi Myanmar dan Cox’s Bazar di Bangladesh, tempat lebih dari 626.000 pengungsi melarikan diri sejak kekerasan yang dilakukan militer Myanmar di negara bagian Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Dia mengatakan, resolusi Dewan Keamanan PBB harus meminta dihentikan segera kekerasan terhadap warga sipil di Rakhine dan menyusun langkah- langkah untuk menangkap para pelaku yang bertanggung jawab atas kekerasan itu.

Dengan demikian, menurut Patten, Dewan Keamanan PBB akan mengirim sinyal penting kepada Myanmar. Militer Myanmar bulan lalu merilis laporan yang menyangkal semua tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan oleh aparat keamanan mereka.

“Ini tak dapat diterima. Burma (Myanmar) harus mengizinkan investigasi independen, transparan, dan kredibel atas apa yang telah terjadi. Saat kami mendengar janji-janji dari Pemerintah Burma, kami ingin melihat aksi,” ungkap Duta Besar (Dubes) AS di PBB Nikki Haley.

Myanmar menghadapi kritik internasional atas aksi aparat keamanan dalam merespons serangan militan Rohingya pada 25 Agustus lalu di 30 pos keamanan. Bulan lalu Dewan Keamanan PBB mendesak Pemerintah Myanmar memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer berlebihan di negara bagian Rakhine.

Deputi Dubes China di PBB Wu Haitao menyatakan, krisis itu harus diselesaikan melalui kesepakatan antara Myanmar dan Bangladesh. “Resolusi apa pun yang dicapai melalui tekanan kuat dari pihak luar mungkin meredam situasi sementara, tapi akan mengakibatkan dampak negatif setelahnya,” ujarnya.

Myanmar dan Bangladesh telah menandatangani kesepakatan repatriasi sukarela pada 23 November lalu. Kepala Urusan Politik PBB Jeffrey Feltman mendorong PBB terlibat dalam operasi apa pun untuk mengembalikan etnis Rohingya ke Myanmar.

“Rencana saja tidak cukup. Kami harap Myanmar akan peran yang ditawarkan PBB,” ungkap Feltman kepada Dewan Keamanan PBB.

Sebelumnya Badan Pengungsi PBB (UNHCR) memperingatkan perdamaian dan stabilitas harus pulih di Rakhine sebelum ada pengungsi Rohingya yang kembali dari Bangladesh sesuai standar internasional untuk repatriasi sukarela.

Sebanyak 20.000 warga Rohingya mengungsi dari Myanmar ke Bangladesh pada November dan sedikitnya 270 orang pada Desember.

Dengan demikian, jumlah total pengungsi Rohingya sejak 25 Agustus 2017 mencapai 646.000, menurut data UNHCR dan International Organization of Migration (IOM). UNHCR tidak termasuk pakta repatriasi pengungsi atau terlibat diskusi bilateral tersebut.

“Penting bahwa pemulangan itu tidak terburu-buru atau prematur. Orang tidak dapat kembali dalam kondisi di Rakhine yang tidak berkelanjutan,” ungkap juru bicara UNHCR Adrian Edwards beberapa waktu lalu. Duta Besar Myanmar di PBB Htin Lynn menjelaskan, Pemerintah Myanmar berharap pemulangan dapat dimulai dalam dua bulan.

Dia berpidato di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB saat para pejabat HAM PBB menyatakan pasukan keamanan Myanmar mungkin melakukan genosida terhadap minoritas muslim Rohingya. (Syarifudin)