Penasehat Assad Sebut Tentara AS dan Turki Pasukan Ilegal
Rabu, 08 November 2017 - 05:13 WIB
Penasehat Assad Sebut Tentara AS dan Turki Pasukan Ilegal
A
A
A
DAMASKUS - Pasukan Amerika Serikat (AS) dan Turki adalah pasukan penyerbu ilegal di wilayah Suriah dan Suriah akan berurusan dengan mereka. Hal tersebut dikatakan oleh penasihat utama Presiden Bashar al-Assad.
Bouthaina Shaaban juga mengatakan dalam bahwa Damaskus tidak akan menyerah di kota Raqqa di utara. Kota tersebut dibebaskan dari ISIS bulan lalu oleh Pasukan Demokratik Suriah yang didukung oleh Kurdi (SDF).
"Turki saat ini adalah negara penjajah, pasukannya di tanah kita ilegal, sama seperti pasukan Amerika berada di tanah kita secara tidak sah," katanya seperti dinukil dari Reuters, Rabu (8/11/2017).
"Kami akan menangani masalah ini karena kita berurusan dengan kekuatan penyerbuan ilegal di tanah kita," sambungnya, tanpa menjelaskan lebih jauh.
Pasukan Assad, dibantu oleh kekuatan udara Rusia dan milisi yang didukung oleh Iran, telah berhasil membangun kembali kendali atas sebagian besar Suriah selama dua tahun terakhir.
AS dan Turki mendukung berbagai kelompok pejuang yang menentang Assad dan ISIS. Turki bahkan telah mulai mendirikan titik pengamatan di provinsi Idlib di Suriah barat laut di bawah kesepakatan dengan sekutu Assad, Rusia dan Iran.
Sedangkan koalisi yang dipimpin AS yang berjuang melawan ISIS di Suriah telah berulang kali mengatakan bahwa pihaknya tidak berusaha untuk melawan pasukan Assad, meskipun Washington dan Ankara sama-sama menginginkan presiden tersebut untuk mengundurkan diri.
SDF mengatakan Raqqa akan menjadi bagian dari "Suriah federal" yang terdesentralisasi dan berharap untuk sebuah fase baru perundingan yang akan menopang otonomi Kurdi di Suriah utara. Namun Jumat lalu seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa pasukan pemerintah Suriah akan segera bertindak untuk mengambil kota.
"Semuanya terserah orang-orang Suriah dan diskusi antara orang-orang Suriah, dan tidak ada diskusi mengenai pembagian atau pemotongan bagian dari negara atau federalisme," tegas Shaaban.
Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi di Kurdistan Irak harus menjadi pelajaran bagi SDF, merujuk pada pemimpin Kurdi Irak yang mendapat pukulan besar ketika pemerintah pusat di Baghdad - yang didukung oleh Iran dan Turki - membalas tindakan mereka karena mengadakan referendum kemerdekaan.
Shaaban juga mengatakan komentar oleh menteri luar negeri Suriah pada bulan September, ketika dia mengatakan bahwa Damaskus terbuka untuk negosiasi dengan Kurdi atas permintaan otonomi mereka di dalam perbatasan Suriah, telah disalahartikan.
"Saya tidak berpikir ada pemerintah yang bisa berdiskusi dengan kelompok mana pun mengenai topik persatuan negara tersebut," katanya.
Sebelumnya pada hari Selasa, Assad mengatakan bahwa tentara dan sekutu-sekutunya akan terus berperang di Suriah setelah negara tersebut telah mendorong militan ISIS dari markas penting terakhir mereka di negara tersebut, di provinsi Deir al-Zor.
Dia juga mengindikasikan bahwa dia mungkin akan membawa perang ke SDF, yang menguasai lebih dari seperempat wilayah Suriah, dengan mengatakan perang harus menargetkan mereka yang berusaha untuk "membagi dan melemahkan negara".
Bouthaina Shaaban juga mengatakan dalam bahwa Damaskus tidak akan menyerah di kota Raqqa di utara. Kota tersebut dibebaskan dari ISIS bulan lalu oleh Pasukan Demokratik Suriah yang didukung oleh Kurdi (SDF).
"Turki saat ini adalah negara penjajah, pasukannya di tanah kita ilegal, sama seperti pasukan Amerika berada di tanah kita secara tidak sah," katanya seperti dinukil dari Reuters, Rabu (8/11/2017).
"Kami akan menangani masalah ini karena kita berurusan dengan kekuatan penyerbuan ilegal di tanah kita," sambungnya, tanpa menjelaskan lebih jauh.
Pasukan Assad, dibantu oleh kekuatan udara Rusia dan milisi yang didukung oleh Iran, telah berhasil membangun kembali kendali atas sebagian besar Suriah selama dua tahun terakhir.
AS dan Turki mendukung berbagai kelompok pejuang yang menentang Assad dan ISIS. Turki bahkan telah mulai mendirikan titik pengamatan di provinsi Idlib di Suriah barat laut di bawah kesepakatan dengan sekutu Assad, Rusia dan Iran.
Sedangkan koalisi yang dipimpin AS yang berjuang melawan ISIS di Suriah telah berulang kali mengatakan bahwa pihaknya tidak berusaha untuk melawan pasukan Assad, meskipun Washington dan Ankara sama-sama menginginkan presiden tersebut untuk mengundurkan diri.
SDF mengatakan Raqqa akan menjadi bagian dari "Suriah federal" yang terdesentralisasi dan berharap untuk sebuah fase baru perundingan yang akan menopang otonomi Kurdi di Suriah utara. Namun Jumat lalu seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa pasukan pemerintah Suriah akan segera bertindak untuk mengambil kota.
"Semuanya terserah orang-orang Suriah dan diskusi antara orang-orang Suriah, dan tidak ada diskusi mengenai pembagian atau pemotongan bagian dari negara atau federalisme," tegas Shaaban.
Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi di Kurdistan Irak harus menjadi pelajaran bagi SDF, merujuk pada pemimpin Kurdi Irak yang mendapat pukulan besar ketika pemerintah pusat di Baghdad - yang didukung oleh Iran dan Turki - membalas tindakan mereka karena mengadakan referendum kemerdekaan.
Shaaban juga mengatakan komentar oleh menteri luar negeri Suriah pada bulan September, ketika dia mengatakan bahwa Damaskus terbuka untuk negosiasi dengan Kurdi atas permintaan otonomi mereka di dalam perbatasan Suriah, telah disalahartikan.
"Saya tidak berpikir ada pemerintah yang bisa berdiskusi dengan kelompok mana pun mengenai topik persatuan negara tersebut," katanya.
Sebelumnya pada hari Selasa, Assad mengatakan bahwa tentara dan sekutu-sekutunya akan terus berperang di Suriah setelah negara tersebut telah mendorong militan ISIS dari markas penting terakhir mereka di negara tersebut, di provinsi Deir al-Zor.
Dia juga mengindikasikan bahwa dia mungkin akan membawa perang ke SDF, yang menguasai lebih dari seperempat wilayah Suriah, dengan mengatakan perang harus menargetkan mereka yang berusaha untuk "membagi dan melemahkan negara".
(ian)
