Erdogan: Otoritas Kurdi Irak Akan Membayar Harga untuk Referendum
Erdogan: Otoritas Kurdi Irak Akan Membayar Harga untuk Referendum
A
A
A
ISTANBUL - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengecam referendum kemerdekaan Kurdi Irak. Ia mengatakan otoritas Kurdi Irak akan membayar harga untuk sebuah referendum kemerdekaan yang banyak ditentang oleh kekuatan asing.
"Mereka tidak membentuk negara merdeka, mereka membuka luka di wilayah tersebut untuk memelintir pisaunya," kata Erdogan dihadapan anggota Partai AK yang berkuasa di kota Erzurum, Turki timur.
Erdogan telah membangun hubungan komersial yang kuat dengan otoritas Kurdi di Irak utara, yang memompa ratusan ribu barel minyak setiap hari melalui Turki untuk diekspor ke pasar dunia.
"Kami tidak menyesali apa yang telah kami lakukan di masa lalu, tapi karena kondisinya berubah dan Pemerintah Daerah Kurdi, yang kami berikan semua dukungan, mengambil langkah melawan kami, mereka akan membayar harganya," katanya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (1/10/2017).
Suku Kurdi Irak mendukung kemerdekaan dalam referendum hari Senin lalu. Mereka menentang negara-negara tetangga yang khawatir referendum dapat memicu separatisme Kurdi di dalam perbatasan mereka sendiri dan menyebabkan konflik baru.
Turki berulang kali mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi, yang secara efektif mengurangi akses utama mereka ke pasar internasional, dan telah mengadakan latihan militer bersama dengan pasukan Irak di perbatasan.
Namun, setelah Erdogan mengatakan bahwa warga Kurdi Irak akan kelaparan jika Ankara menghentikan aliran truk dan minyak lintas batas, telah dikatakan bahwa tindakan apa pun yang dilakukan tidak akan menargetkan warga sipil dan malah berfokus pada mereka yang menyelenggarakan referendum.
Kementerian Pertahanan Irak mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya berencana untuk menguasai perbatasan wilayah otonom Kurdistan berkoordinasi dengan Iran dan Turki.
Sementara Perdana Menteri Turki Bin Yildirim, tidak secara khusus merujuk pada rencana tersebut, namun Ankara tidak akan lagi berurusan dengan otoritas Kurdi di Erbil.
"Mulai sekarang, hubungan kita dengan daerah akan dilakukan dengan pemerintah pusat, Baghdad," katanya.
"Seperti Iran, Irak dan Turki, kami bekerja untuk memastikan permainan yang dimainkan di wilayah ini akan gagal," tukasnya.
"Mereka tidak membentuk negara merdeka, mereka membuka luka di wilayah tersebut untuk memelintir pisaunya," kata Erdogan dihadapan anggota Partai AK yang berkuasa di kota Erzurum, Turki timur.
Erdogan telah membangun hubungan komersial yang kuat dengan otoritas Kurdi di Irak utara, yang memompa ratusan ribu barel minyak setiap hari melalui Turki untuk diekspor ke pasar dunia.
"Kami tidak menyesali apa yang telah kami lakukan di masa lalu, tapi karena kondisinya berubah dan Pemerintah Daerah Kurdi, yang kami berikan semua dukungan, mengambil langkah melawan kami, mereka akan membayar harganya," katanya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (1/10/2017).
Suku Kurdi Irak mendukung kemerdekaan dalam referendum hari Senin lalu. Mereka menentang negara-negara tetangga yang khawatir referendum dapat memicu separatisme Kurdi di dalam perbatasan mereka sendiri dan menyebabkan konflik baru.
Turki berulang kali mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi, yang secara efektif mengurangi akses utama mereka ke pasar internasional, dan telah mengadakan latihan militer bersama dengan pasukan Irak di perbatasan.
Namun, setelah Erdogan mengatakan bahwa warga Kurdi Irak akan kelaparan jika Ankara menghentikan aliran truk dan minyak lintas batas, telah dikatakan bahwa tindakan apa pun yang dilakukan tidak akan menargetkan warga sipil dan malah berfokus pada mereka yang menyelenggarakan referendum.
Kementerian Pertahanan Irak mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya berencana untuk menguasai perbatasan wilayah otonom Kurdistan berkoordinasi dengan Iran dan Turki.
Sementara Perdana Menteri Turki Bin Yildirim, tidak secara khusus merujuk pada rencana tersebut, namun Ankara tidak akan lagi berurusan dengan otoritas Kurdi di Erbil.
"Mulai sekarang, hubungan kita dengan daerah akan dilakukan dengan pemerintah pusat, Baghdad," katanya.
"Seperti Iran, Irak dan Turki, kami bekerja untuk memastikan permainan yang dimainkan di wilayah ini akan gagal," tukasnya.
(ian)
Explore More