PBB kepada Myanmar: Hentikan Operasi Militer Terhadap Rohingya
Jum'at, 29 September 2017 - 06:14 WIB
PBB kepada Myanmar: Hentikan Operasi Militer Terhadap Rohingya
A
A
A
NEW YORK - Tekanan dunia internasional terhadap Aung San Suu Kyi dan militer Myanmar terkait Rohingya terus meningkat. Terbaru, Sekjen PBB mengatakan kepada Myanmar untuk menghentikan operasi militer terhadap Muslim Rohingya. Lebih dari 500 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh akibat operasi militer.
Dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan (DK) PBB, Antonio Guterres mengatakan, Myanmar harus mengizinkan akses yang tidak terbatas untuk badan-badan bantuan. Myanmar juga harus memastikan pengungsi kembali dengan aman untuk menyelesaikan apa yang disebutnya sebagai darurat pengungsi tercepat di dunia dan mimpi buruk kemanusiaan serta hak asasi manusia seperti dikutip dari Telegraph, Jumat (29/9/2017).
Myanmar mengatakan telah mengundang Guterres untuk mengunjungi negara bagian Rakhine, lokasi operasi pembersihan yang sebelumnya disebut Sekjen PBB sebagai "pembersihan etnis."
Militer Myanmar meluncurkan apa yang mereka sebut operasi kontra-teror di Rakhine utara pada 25 Agustus. Operasi itu diluncurkan setelah sebuah kelompok pemberontak, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), menyerang dan membunuh sekitar selusin penjaga perbatasan.
Pengungsi yang tiba di Bangladesh telah menuduh militer dan warga Buddha setempat melakukan kampanye pembakaran rumah secara sistematis dan pembunuhan massal. Pemerintah Myanmar pada gilirannya menuduh gerilyawan Rohingya melakukan pembantaian terhadap warga sipil Hindu.
Sebelumnya pada hari Kamis, badan bantuan meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan akses ke negara bagian Rakhine. Diplomat asing harus membatalkan kunjungan pertama mereka ke wilayah yang dilanda kekerasan sejak krisis pengungsi Rohingya di sana dimulai sebulan yang lalu.
Diplomat dan pejabat PBB telah dijadwalkan untuk mengunjungi Rakhine, lokasi dari apa yang telah digambarkan sebagai kampanye "pembersihan etnis" terhadap Rohingya, sebuah kelompok etnis minoritas Muslim, dalam sebuah perjalanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar pada hari Kamis.
Pejabat mengatakan pembatalan itu karena cuaca buruk dan perjalanan tersebut telah ditunda sampai hari Senin.
Organisasi bantuan mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa mereka semakin khawatir dengan pembatasan yang parah terhadap akses kemanusiaan dan hambatan terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut.
Sementara itu, sedikitnya 14 orang tenggelam saat sebuah kapal yang membawa pengungsi Rohingya yang berusaha mencapai Bangladesh tenggelam pada hari Kamis, kata polisi Bangladesh.
Dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan (DK) PBB, Antonio Guterres mengatakan, Myanmar harus mengizinkan akses yang tidak terbatas untuk badan-badan bantuan. Myanmar juga harus memastikan pengungsi kembali dengan aman untuk menyelesaikan apa yang disebutnya sebagai darurat pengungsi tercepat di dunia dan mimpi buruk kemanusiaan serta hak asasi manusia seperti dikutip dari Telegraph, Jumat (29/9/2017).
Myanmar mengatakan telah mengundang Guterres untuk mengunjungi negara bagian Rakhine, lokasi operasi pembersihan yang sebelumnya disebut Sekjen PBB sebagai "pembersihan etnis."
Militer Myanmar meluncurkan apa yang mereka sebut operasi kontra-teror di Rakhine utara pada 25 Agustus. Operasi itu diluncurkan setelah sebuah kelompok pemberontak, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), menyerang dan membunuh sekitar selusin penjaga perbatasan.
Pengungsi yang tiba di Bangladesh telah menuduh militer dan warga Buddha setempat melakukan kampanye pembakaran rumah secara sistematis dan pembunuhan massal. Pemerintah Myanmar pada gilirannya menuduh gerilyawan Rohingya melakukan pembantaian terhadap warga sipil Hindu.
Sebelumnya pada hari Kamis, badan bantuan meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan akses ke negara bagian Rakhine. Diplomat asing harus membatalkan kunjungan pertama mereka ke wilayah yang dilanda kekerasan sejak krisis pengungsi Rohingya di sana dimulai sebulan yang lalu.
Diplomat dan pejabat PBB telah dijadwalkan untuk mengunjungi Rakhine, lokasi dari apa yang telah digambarkan sebagai kampanye "pembersihan etnis" terhadap Rohingya, sebuah kelompok etnis minoritas Muslim, dalam sebuah perjalanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar pada hari Kamis.
Pejabat mengatakan pembatalan itu karena cuaca buruk dan perjalanan tersebut telah ditunda sampai hari Senin.
Organisasi bantuan mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa mereka semakin khawatir dengan pembatasan yang parah terhadap akses kemanusiaan dan hambatan terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut.
Sementara itu, sedikitnya 14 orang tenggelam saat sebuah kapal yang membawa pengungsi Rohingya yang berusaha mencapai Bangladesh tenggelam pada hari Kamis, kata polisi Bangladesh.
(ian)
