Citra Satelit, Militer Myanmar Musnahkan 200 Lebih Desa Rohingya
Selasa, 19 September 2017 - 12:20 WIB
Citra Satelit, Militer Myanmar Musnahkan 200 Lebih Desa Rohingya
A
A
A
NEW YORK - Analisis citra satelit yang baru terhadap negara bagian Rakhine di Myanmar menunjukkan bahwa setidaknya 214 desa Muslim Rohingya telah dibakar dalam beberapa pekan terakhir. Lebih dari 400 ribu orang telah melarikan diri sebagai pengungsi ke Bangladesh.
Human Rights Watch (HRW) mengatakan citra satelit yang terperinci, dibuat baru tersedia karena pembukaan awan Monsoon selama akhir pekan, mengungkapkan kehancuran dari pembakaran yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya diketahui.
Gambar menunjukkan puluhan ribu rumah hancur, dengan lebih dari 90 persen bangunan di 214 desa rusak. HRW mengatakan bahwa gambar tersebut membenarkan laporan pembakaran, penjarahan dan pembunuhan oleh tentara dan kelompok main hakim sendiri dari wawancara dengan pengungsi Rohingya.
HRW pun meminta Majelis Umum PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi yang mengecam "pembersihan etnis" di Myanmar. HRW sebelumnya juga meminta Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata komprehensif terhadap negara tersebut.
Baca juga:
Krisis Rohingya, DK PBB Didesak Jatuhkan Embargo Senjata ke Myanmar
"Gambar-gambar ini memberikan bukti yang mengejutkan tentang penghancuran besar-besaran dalam usaha nyata oleh pasukan keamanan Myanmar untuk mencegah Rohingya kembali ke desa mereka," ujar wakil direktur HRW, Phil Robertson, seperti dikutip dari Asean Correspondent, Selasa (19/9/2017).
Pemerintah Myanmar membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa Rohingya membakar rumah mereka sendiri.
"Para pemimpin dunia yang bertemu di PBB harus bertindak untuk mengakhiri krisis yang meningkat ini dan menunjukkan pemimpin militer Myanmar bahwa mereka akan membayar mahal untuk kekejaman semacam itu," tegas Robertson.
Saat Sidang Majelis Umum PBB bertemu di New York minggu ini, kekuatan barat telah menekan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mendorong berakhirnya kekerasan terhadap Rohingya. Secara luas dikritik karena bungkam atas isu tersebut, Suu Kyi direncanakan akan menyampaikan pidato nasional.
Sebelumnya, Inggris, Prancis dan Australia mendesak Penasihat Negara itu untuk mengambil tindakan. "Kami harapkan dari Nyonya Aung Sang Suu Kyi besok sebuah pernyataan kuat ke arah ini," Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves le Drian mengatakan kepada wartawan di New York.
Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi Suu Kyi untuk membalikkan keadaan dan memastikan pembantaian tersebut berhenti.
Baca juga:
Suu Kyi Punya Kesempatan Terakhir Atasi Krisis Rohingya
Human Rights Watch (HRW) mengatakan citra satelit yang terperinci, dibuat baru tersedia karena pembukaan awan Monsoon selama akhir pekan, mengungkapkan kehancuran dari pembakaran yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya diketahui.
Gambar menunjukkan puluhan ribu rumah hancur, dengan lebih dari 90 persen bangunan di 214 desa rusak. HRW mengatakan bahwa gambar tersebut membenarkan laporan pembakaran, penjarahan dan pembunuhan oleh tentara dan kelompok main hakim sendiri dari wawancara dengan pengungsi Rohingya.
HRW pun meminta Majelis Umum PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi yang mengecam "pembersihan etnis" di Myanmar. HRW sebelumnya juga meminta Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata komprehensif terhadap negara tersebut.
Baca juga:
Krisis Rohingya, DK PBB Didesak Jatuhkan Embargo Senjata ke Myanmar
"Gambar-gambar ini memberikan bukti yang mengejutkan tentang penghancuran besar-besaran dalam usaha nyata oleh pasukan keamanan Myanmar untuk mencegah Rohingya kembali ke desa mereka," ujar wakil direktur HRW, Phil Robertson, seperti dikutip dari Asean Correspondent, Selasa (19/9/2017).
Pemerintah Myanmar membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa Rohingya membakar rumah mereka sendiri.
"Para pemimpin dunia yang bertemu di PBB harus bertindak untuk mengakhiri krisis yang meningkat ini dan menunjukkan pemimpin militer Myanmar bahwa mereka akan membayar mahal untuk kekejaman semacam itu," tegas Robertson.
Saat Sidang Majelis Umum PBB bertemu di New York minggu ini, kekuatan barat telah menekan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mendorong berakhirnya kekerasan terhadap Rohingya. Secara luas dikritik karena bungkam atas isu tersebut, Suu Kyi direncanakan akan menyampaikan pidato nasional.
Sebelumnya, Inggris, Prancis dan Australia mendesak Penasihat Negara itu untuk mengambil tindakan. "Kami harapkan dari Nyonya Aung Sang Suu Kyi besok sebuah pernyataan kuat ke arah ini," Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves le Drian mengatakan kepada wartawan di New York.
Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi Suu Kyi untuk membalikkan keadaan dan memastikan pembantaian tersebut berhenti.
Baca juga:
Suu Kyi Punya Kesempatan Terakhir Atasi Krisis Rohingya
(ian)
