Israel Dukung Terbentuknya Negara Kurdi Independen
A
A
A
JERUSALEM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan dukungan negaranya untuk negara Kurdi yang independen. Hal itu diungkapkannya menjelang referendum regional di Irak utara.
"Israel mendukung upaya sah orang-orang Kurdi untuk mencapai negara mereka sendiri," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan seperti disitat dari Anadolu, Kamis (14/9/2017).
Referendum kontroversial mengenai kemerdekaan regional Kurdi yang dijadwalkan pada 25 September akan melihat penduduk wilayah Kurdi Irak utara. Mereka akan memilih apakah akan menyatakan kemerdekaan dari negara Irak atau tidak.
Baghdad, bagaimanapun, menolak rencana pemungutan suara tersebut. Baghadad mengatakan bahwa hal itu akan mempengaruhi perjuangan melawan ISIS, yang meski menerima serangkaian kekalahan baru-baru ini, masih mencoba mempertahankan kehadirannya secara signifikan di Irak utara.
Pemerintah Irak juga percaya bahwa jajak pendapat tersebut akan melanggar persyaratan piagam nasional negara itu.
Turki juga menolak referendum yang direncanakan tersebut. Ankara mengatakan bahwa stabilitas wilayah bergantung pada kesatuan Irak dan pemeliharaan integritas teritorialnya.
Washington juga menyuarakan kekhawatiran bahwa jajak pendapat tersebut dapat menjadi "gangguan" dari isu-isu regional yang lain, terutama perang melawan terorisme dan stabilisasi pasca-ISIS di Irak.
Perdana Menteri Israel juga mengatakan bahwa Israel menentang PKK dan melihatnya sebagai kelompok teroris.
PKK - yang ditunjuk sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa - telah melancarkan kampanye teroris melawan Turki selama lebih dari 30 tahun, di mana lebih dari 40.000 orang telah terbunuh.
Kelompok ini juga terlibat dalam pembuatan obat terlarang dan perdagangan manusia.
Pada bulan Juli 2015, PKK melanjutkan kampanye bersenjata melawan Turki. Sejak itu, mereka bertanggung jawab atas kematian sekitar 1.200 personil keamanan dan warga sipil Turki termasuk anak-anak.
"Israel mendukung upaya sah orang-orang Kurdi untuk mencapai negara mereka sendiri," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan seperti disitat dari Anadolu, Kamis (14/9/2017).
Referendum kontroversial mengenai kemerdekaan regional Kurdi yang dijadwalkan pada 25 September akan melihat penduduk wilayah Kurdi Irak utara. Mereka akan memilih apakah akan menyatakan kemerdekaan dari negara Irak atau tidak.
Baghdad, bagaimanapun, menolak rencana pemungutan suara tersebut. Baghadad mengatakan bahwa hal itu akan mempengaruhi perjuangan melawan ISIS, yang meski menerima serangkaian kekalahan baru-baru ini, masih mencoba mempertahankan kehadirannya secara signifikan di Irak utara.
Pemerintah Irak juga percaya bahwa jajak pendapat tersebut akan melanggar persyaratan piagam nasional negara itu.
Turki juga menolak referendum yang direncanakan tersebut. Ankara mengatakan bahwa stabilitas wilayah bergantung pada kesatuan Irak dan pemeliharaan integritas teritorialnya.
Washington juga menyuarakan kekhawatiran bahwa jajak pendapat tersebut dapat menjadi "gangguan" dari isu-isu regional yang lain, terutama perang melawan terorisme dan stabilisasi pasca-ISIS di Irak.
Perdana Menteri Israel juga mengatakan bahwa Israel menentang PKK dan melihatnya sebagai kelompok teroris.
PKK - yang ditunjuk sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa - telah melancarkan kampanye teroris melawan Turki selama lebih dari 30 tahun, di mana lebih dari 40.000 orang telah terbunuh.
Kelompok ini juga terlibat dalam pembuatan obat terlarang dan perdagangan manusia.
Pada bulan Juli 2015, PKK melanjutkan kampanye bersenjata melawan Turki. Sejak itu, mereka bertanggung jawab atas kematian sekitar 1.200 personil keamanan dan warga sipil Turki termasuk anak-anak.
(ian)