Suu Kyi Nilai Pemerintahannya Tak Bisa Disalahkan Atas Krisis Rohingnya
Kamis, 07 September 2017 - 16:30 WIB
Suu Kyi Nilai Pemerintahannya Tak Bisa Disalahkan Atas Krisis Rohingnya
A
A
A
YANGON - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi menyatakan, sedikit aneh jika ada pihak yang menyalahkan pemerintahanya atas krisis yang terjadi di Rakhine saat ini. Menurutnya, krisis tersebut sudah berlangsung sangat lama dan kompleks.
"Situasi di Rakhine telah sulit selama beberapa dekade dan oleh karena itu sedikit tidak beralasan untuk mengharapkan pemerintahannya, yang telah berkuasa hanya dalam waktu 18 bulan, untuk menyelesaikannya saat ini juga," ucap Suu Kyi.
Suu Kyi kemudian mengatakan, pemerintahnya sedang melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang di negara bagian Rakhine. Tanpa merujuk pada etnis Rohingnya, dia mengatakan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus semua warga yang berada di Rakhine.
"Kami harus mengurus warga kami. Kami harus mengurus semua orang yang berada di negara kami, apakah mereka warga negara kami atau tidak," ungkap Suu Kyi, seperti dilansir Reuters pada Kamis (7/9).
"Tentu saja, sumber daya kami tidak selengkap dan memadai seperti yang kami inginkan. Tapi, kami tetap berusaha sebaik mungkin dan kami ingin memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum," imbuhnya.
Suu Kyi dalam sepekan terakhir mendapat tekanan dari negara-negara dengan populasi Muslim atas krisis yang terjadi di Rakhie. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan, ada risiko pembersihan etnis di Myanmar yang dapat mengganggu kestabilan di kawasan.
"Situasi di Rakhine telah sulit selama beberapa dekade dan oleh karena itu sedikit tidak beralasan untuk mengharapkan pemerintahannya, yang telah berkuasa hanya dalam waktu 18 bulan, untuk menyelesaikannya saat ini juga," ucap Suu Kyi.
Suu Kyi kemudian mengatakan, pemerintahnya sedang melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang di negara bagian Rakhine. Tanpa merujuk pada etnis Rohingnya, dia mengatakan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus semua warga yang berada di Rakhine.
"Kami harus mengurus warga kami. Kami harus mengurus semua orang yang berada di negara kami, apakah mereka warga negara kami atau tidak," ungkap Suu Kyi, seperti dilansir Reuters pada Kamis (7/9).
"Tentu saja, sumber daya kami tidak selengkap dan memadai seperti yang kami inginkan. Tapi, kami tetap berusaha sebaik mungkin dan kami ingin memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum," imbuhnya.
Suu Kyi dalam sepekan terakhir mendapat tekanan dari negara-negara dengan populasi Muslim atas krisis yang terjadi di Rakhie. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan, ada risiko pembersihan etnis di Myanmar yang dapat mengganggu kestabilan di kawasan.
(esn)
