Malaysia Berharap Suu Kyi Bertindak untuk Menolong Rohingya
Rabu, 06 September 2017 - 00:15 WIB
Malaysia Berharap Suu Kyi Bertindak untuk Menolong Rohingya
A
A
A
KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia berharap pemimpin de facto Myanmar Daw Aung San Suu Kyi bertindak menolong warga minoritas Muslim Rohingya yang mengalami aksi kekerasan militer.
Pemerintah Perdana Menteri Najib Razak telah memanggil duta besar (dubes) Myanmar di Kuala Lumpur pada hari Selasa (5/9/2017) untuk menyampaikan rasa prihatin atas kekerasan yang terus berlanjut terhadap etnis minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.
Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan, pemerintah Myanmar baru membuat kemajuan “sedikit” dalam menemukan solusi damai untuk masalah yang dihadapi warga Rohingya. Kekerasan terbaru di Rakhine telah membuat ratusan ribu warga Rohingya eksodus ke Bangladesh.
”Sebagai pemenang Nobel (Perdamaian) yang membela prinsip-prinsip hak asasi manusia, masyarakat internasional telah menaruh harapan tinggi pada Daw Aung San Suu Kyi untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar,” kata Anifah, dalam sebuah pernyataan yang diterima SINDOnews. ”Ini adalah harapan Malaysia bahwa dia akan dapat memenuhi harapan ini segera.”
Malaysia ingin krisis Rohingya dibahas di forum internasional. ”Dengan perkembangan ini, Malaysia percaya bahwa masalah kekerasan dan diskriminasi yang terus berlanjut terhadap orang-orang Rohingya harus diangkat ke forum internasional yang lebih tinggi,” kata Anifah.
Suu Kyi telah mendapat tekanan dari berbagai negara, termasuk Indonesia untuk menghentikan kekerasan militer terhadap warga Muslim Rohingya. Tekanan bermunculan setelah hampir 125.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Malaysia yang berpenduduk mayoritas Muslim telah beberapa kali menyampaikan sikap keprihatinannya tentang nasib warga Rohingya.
Myanmar sendiri mengklaim pasukan keamanannya memerangi kelompok gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA yang melakukan serangkaian serangan terhadap pos-pos polisi. Kelompok gerilyawan itu telah dinyatakan pemerintah negara tersebut sebagai organisasi teroris.
Kekerasan terbaru di Rakhine dimulai pada 25 Agustus 2017, ketika kelompok ARSA menyerang puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer yang menewaskan belasan polisi. Militer pun meluncurkan “operasi pembersihan” secara brutal di Rakhine.
Data resmi yang diakui militer dan pemerintah Myanmar menyatakan, ada 399 orang yang tewas dalam sejak kekerasan terbaru pecah. Mereka adalah 370 gerilyawan Rohingya, 13 aparat keamanan, dua pejabat pemerintah dan 14 warga sipil. Namun, para aktivis Rakhine menyebut korban tewas mencapai sekitar 1.000 orang, yang sebagian besar warga sipil Rohingya.
Dalam sebuah pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengeluarkan travel advisory, di mana orang-orang Malaysia diminta menunda semua perjalanan yang tidak penting ke negara bagian Rakhine. Selain itu, warga Malaysia yang berada di Myanmar diminta untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan dan menyadari situasi keamanan setempat.
Anifah mengaku telah menghubungi rekan-rekannya dari Iran dan Turki tentang sebuah proposal untuk mengadakan sebuah pertemuan khusus Organisasi Negara-negara Islam (OKI) yang berfokus pada situasi Rohingya.
Pemerintah Perdana Menteri Najib Razak telah memanggil duta besar (dubes) Myanmar di Kuala Lumpur pada hari Selasa (5/9/2017) untuk menyampaikan rasa prihatin atas kekerasan yang terus berlanjut terhadap etnis minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.
Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan, pemerintah Myanmar baru membuat kemajuan “sedikit” dalam menemukan solusi damai untuk masalah yang dihadapi warga Rohingya. Kekerasan terbaru di Rakhine telah membuat ratusan ribu warga Rohingya eksodus ke Bangladesh.
”Sebagai pemenang Nobel (Perdamaian) yang membela prinsip-prinsip hak asasi manusia, masyarakat internasional telah menaruh harapan tinggi pada Daw Aung San Suu Kyi untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar,” kata Anifah, dalam sebuah pernyataan yang diterima SINDOnews. ”Ini adalah harapan Malaysia bahwa dia akan dapat memenuhi harapan ini segera.”
Malaysia ingin krisis Rohingya dibahas di forum internasional. ”Dengan perkembangan ini, Malaysia percaya bahwa masalah kekerasan dan diskriminasi yang terus berlanjut terhadap orang-orang Rohingya harus diangkat ke forum internasional yang lebih tinggi,” kata Anifah.
Suu Kyi telah mendapat tekanan dari berbagai negara, termasuk Indonesia untuk menghentikan kekerasan militer terhadap warga Muslim Rohingya. Tekanan bermunculan setelah hampir 125.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Malaysia yang berpenduduk mayoritas Muslim telah beberapa kali menyampaikan sikap keprihatinannya tentang nasib warga Rohingya.
Myanmar sendiri mengklaim pasukan keamanannya memerangi kelompok gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA yang melakukan serangkaian serangan terhadap pos-pos polisi. Kelompok gerilyawan itu telah dinyatakan pemerintah negara tersebut sebagai organisasi teroris.
Kekerasan terbaru di Rakhine dimulai pada 25 Agustus 2017, ketika kelompok ARSA menyerang puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer yang menewaskan belasan polisi. Militer pun meluncurkan “operasi pembersihan” secara brutal di Rakhine.
Data resmi yang diakui militer dan pemerintah Myanmar menyatakan, ada 399 orang yang tewas dalam sejak kekerasan terbaru pecah. Mereka adalah 370 gerilyawan Rohingya, 13 aparat keamanan, dua pejabat pemerintah dan 14 warga sipil. Namun, para aktivis Rakhine menyebut korban tewas mencapai sekitar 1.000 orang, yang sebagian besar warga sipil Rohingya.
Dalam sebuah pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengeluarkan travel advisory, di mana orang-orang Malaysia diminta menunda semua perjalanan yang tidak penting ke negara bagian Rakhine. Selain itu, warga Malaysia yang berada di Myanmar diminta untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan dan menyadari situasi keamanan setempat.
Anifah mengaku telah menghubungi rekan-rekannya dari Iran dan Turki tentang sebuah proposal untuk mengadakan sebuah pertemuan khusus Organisasi Negara-negara Islam (OKI) yang berfokus pada situasi Rohingya.
(mas)
