AS Bakal Lebih Teratur Patroli di Laut China Selatan
A
A
A
WASHINGTON - Pentagon berencana untuk melakukan patroli reguler di Laut Cina Selatan (LCS), sebanyak dua sampai tiga bulan. Hal itu dilakukan untuk menegaskan kebebasan navigasi di perairan yang disengketakan yang diklaim oleh China.
Wall Street Journal melaporkan bahwa tujuan patroli itu adalah untuk menciptakan sikap yang lebih konsisten untuk melawan klaim maritim China, dan bukan pendekatan ad hoc yang lebih disukai selama pemerintahan Barack Obama.
Pejabat AS menolak mengatakan di mana atau kapan patroli baru akan dibuat. Namun dikatakan bahwa rencana yang dikembangkan oleh Komando Pasifik AS menyerukan dua atau tiga operasi kebebasan navigasi dalam sebulan selama beberapa bulan ke depan seperti dinukil dari Channel News Asia, Minggu (3/9/2017).
"Patroli masa depan juga bisa termasuk pesawat militer AS dan juga kapal perang Angkatan Laut AS," tulis Wall Street Journal.
Ada tiga operasi "kebebasan navigasi" sejak Presiden Donald Trump mulai menjabat pada bulan Januari lalua. Terakhir operasi itu dilakukan oleh USS John S. McCain, sebuah kapal perusak yang bertabrakan dengan kapal kargo beberapa hari kemudian di Singapura, menewaskan 10 pelaut.
Selama pemerintahan Obama, Angkatan Laut AS melakukan empat operasi semacam itu di LCS, di mana China telah menegaskan klaimnya dengan membangun pulau-pulau buatan dan membangun landasan pacu, pelabuhan dan fasilitas lainnya di perairan tersebut.
China mengklaim hampir seluruh area yang memberikan pemasukan melalui pengiriman kapal perdagangan sebesara USD5 triliun per tahun. Selain itu, wilayah tersebut diyakini berada di atas deposit minyak dan gas yang besar.
Klaim tersebut tumpang tindih dengan Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei - semua anggota ASEAN - dan juga Taiwan.
Washington dan Beijing telah melihat hubungan mereka semakin bertambah baik sejak pertemuan yang menjanjikan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping pada bulan April lalu.
Wall Street Journal melaporkan bahwa tujuan patroli itu adalah untuk menciptakan sikap yang lebih konsisten untuk melawan klaim maritim China, dan bukan pendekatan ad hoc yang lebih disukai selama pemerintahan Barack Obama.
Pejabat AS menolak mengatakan di mana atau kapan patroli baru akan dibuat. Namun dikatakan bahwa rencana yang dikembangkan oleh Komando Pasifik AS menyerukan dua atau tiga operasi kebebasan navigasi dalam sebulan selama beberapa bulan ke depan seperti dinukil dari Channel News Asia, Minggu (3/9/2017).
"Patroli masa depan juga bisa termasuk pesawat militer AS dan juga kapal perang Angkatan Laut AS," tulis Wall Street Journal.
Ada tiga operasi "kebebasan navigasi" sejak Presiden Donald Trump mulai menjabat pada bulan Januari lalua. Terakhir operasi itu dilakukan oleh USS John S. McCain, sebuah kapal perusak yang bertabrakan dengan kapal kargo beberapa hari kemudian di Singapura, menewaskan 10 pelaut.
Selama pemerintahan Obama, Angkatan Laut AS melakukan empat operasi semacam itu di LCS, di mana China telah menegaskan klaimnya dengan membangun pulau-pulau buatan dan membangun landasan pacu, pelabuhan dan fasilitas lainnya di perairan tersebut.
China mengklaim hampir seluruh area yang memberikan pemasukan melalui pengiriman kapal perdagangan sebesara USD5 triliun per tahun. Selain itu, wilayah tersebut diyakini berada di atas deposit minyak dan gas yang besar.
Klaim tersebut tumpang tindih dengan Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei - semua anggota ASEAN - dan juga Taiwan.
Washington dan Beijing telah melihat hubungan mereka semakin bertambah baik sejak pertemuan yang menjanjikan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping pada bulan April lalu.
(ian)