'Dihajar' Sanksi, Presiden Maduro Justru Menantang Amerika

Selasa, 01 Agustus 2017 - 14:19 WIB
Dihajar Sanksi, Presiden...
'Dihajar' Sanksi, Presiden Maduro Justru Menantang Amerika
A A A
CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros mengolok-olok sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) kepadanya setelah kubunya memenangkan pemilu Majelis Konstituante yang dianggap sebagai langkah untuk membuatnya jadi diktator. Maduro justru menantang AS untuk menjatuhkan sanksi lebih banyak lagi kepadanya.

Pemerintah Maduro mengklaim lebih dari 8 juta orang Venezuela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pada hari Minggu untuk menciptakan Majelis Konstituante. Klaim itu diragukan para analis independen.

Pemilu, yang memicu kerusuhan dan menewaskan setidaknya 10 orang itu, dilabeli “tidak sah” oleh para pemimpin di seluruh Amerika dan Eropa.

Baca: Jatuhkan Sanksi ke Maduro, AS Sebut Pemilu Venezuela Tak Sah

Maduro pada Senin malam mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk menyimpang dengan menulis ulang konstitusi Venezuela. Dia mengecam sanksi AS yang dia sebut tidak berpengaruh terhadapnya.

”Mereka tidak mengintimidasi saya. Ancaman dan sanksi dari kekaisaran (AS) tidak mengintimidasi saya untuk sesaat,” kata Maduro di hadapan para pendukungnya yang bersorak-sorai menyambut kemenangan pemilu.

”Saya tidak mendengarkan perintah dari kekaisaran (Donald Trump), tidak sekarang atau selamanya,” lanjut Maduro.

”Bawalah lebih banyak sanksi,” tantang Maduro yang ditujukan kepada Presiden AS Donald Trump.

Baca juga: Pemilu Venezuela Bikin Maduro Diktator, AS Janji Bertindak Keras

Seperti diberitakan sebelumnya, Departemen Keuangan AS mengumumkan penjatuhan sanksi terhadap Presiden Maduro. Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memasukkan Maduro dalam daftar Specially Designated Nationals (SDN). Ini berarti bahwa setiap aset Maduro yang berbasis AS dibekukan, dan warga AS dilarang melakukan bisnis dengannya.

”Individu berikut telah ditambahkan ke daftar SDN OFAC; Maduro Moros, Nicolas... Presiden Republik Bolivarian Venezuela,” bunyi pengumuman departemen itu.

Menurut Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, Gedung Putih menganggap pemilu yang diadakan di Venezuela tidak sah dan meminta Maduro bertanggung jawab.

”Pemilu yang tidak sah kemarin mengonfirmasi bahwa Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela,” kata Mnuchin dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Selasa (1/8/2017).

”Dengan memberi sanksi kepada Maduro, AS memperjelas pertentangan kita terhadap kebijakan rezimnya dan dukungan kita untuk rakyat Venezuela yang berusaha mengembalikan negara mereka ke demokrasi yang penuh dan sejahtera,” lanjut Mnuchin.
(mas)
Berita Terkait
Operasi AS: Demi Berantas...
Operasi AS: Demi Berantas Narkoba atau Incar Minyak Venezuela?
Venezuela Marah Jet...
Venezuela Marah Jet Militer Amerika Serikat Langgar Wilayah Udaranya
Kemenangan Mamdani,...
Kemenangan Mamdani, Sinyal Perlawanan ke Pemerintah Federal AS?
Ribuan Migran Venezuela...
Ribuan Migran Venezuela Nekat Menyeberang Ke AS
Maduro Klaim AS Dorong...
Maduro Klaim AS 'Dorong' Istrinya untuk Ceraikan Dia
Venezuela Ancam Berikan...
Venezuela Ancam Berikan 'Respon yang Layak' kepada Angkatan Laut AS
Berita Terkini
Gunakan Semut Jadi Hiasan...
Gunakan Semut Jadi Hiasan Makanan, Pemilik Restoran Berbintang Michelin Ini Dipenjara
59 menit yang lalu
Apa Itu Kokushobi? Cuaca...
Apa Itu Kokushobi? Cuaca Ekstrem yang Terjadi Pertama Kalinya di Jepang
2 jam yang lalu
Anggaran Perang AS Membengkak,...
Anggaran Perang AS Membengkak, Pakar Militer Ini Sebut Pentagon Kurang Transparan
2 jam yang lalu
Sistem Pertahanan Udara...
Sistem Pertahanan Udara Sudah Diaktifkan, tapi Belum Ada Serangan AS ke Teheran
3 jam yang lalu
CIA Akui Agresi AS ke...
CIA Akui Agresi AS ke Iran Gagal Total, Ini 4 Indikatornya
4 jam yang lalu
Terowongan Runtuh Akibat...
Terowongan Runtuh Akibat Ledakan Pipa Gas di India, 12 Orang Tewas
5 jam yang lalu
Infografis
Rp603 Triliun Milik...
Rp603 Triliun Milik Amerika Serikat Habis Terbakar di Langit Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved