Negoisasi Brexit Digelar Setelah Pemilu Dini

BRUSSELS - Proses negosiasi Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) atau Brexit (Britain Exit ) akan dimulai setelah pemilu parlemen dini yang digelar pada 8 Juni mendatang. Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May menyatakan bahwa pemilu dini akan memperkuat proses negosiasi Brexit.

May sangat percaya diri kalau dia akan memenangi pemilu tersebut sehingga dukungan proses Brexit akan semakin kuat. “Negosiasi politik sesungguhnya tentang Pasal 50 dengan Inggris akan dimulai setelah pemilu yang akan digelar pada 8 Juni mendatang,” kata juru bicara Komisi Eropa Margaritis Schinas dalam konferensi pers, dilansir AFP.

Schinas mengungkapkan Kepala Eksekutif UE Jean- Claude Juncker dan PM Inggris May telah saling berkomunikasi pada Selasa (18/4) malam lalu. Mereka mendiskusikan upaya untuk memulai proses perundingan Brexit. Dari Berlin, juru bicara pemerintahan Kanselir Angela Merkel mengatakan pengumuman pemilu dini Inggris tidak akan menunda proses negosiasi penarikan Inggris dari UE.

“Pemerintah Jerman tidak memperkirakan pemilu itu akan mengintervensi proses negosiasi dengan Inggris yang akan meninggalkan UE,” kata juru bicara pemerintahan Jerman Ulrike Demmer. Dia mengatakan May dan Merkel telah berkomunikasi melalui sambungan telepon membahas Brexit pada Selasa lalu.

PM May kemarin menyebutkan pemilu dini akan memperkuat posisinya dalam perundingan Brexit dengan UE. “Saya mengambil keputusan ini karena saya yakin itu merupakan kepentingan nasional,” kata May kepada BBC . Dia mengatakan sesuai jadwal kalau pemilu seharusnya dilakukan pada 2020. “Kita akan menghadapi masa negosiasi yang krusial,” imbuhnya.

Mantan menteri dalam negeri itu memang terpilih sebagai PM tak melalui proses pemilu parlemen. Dia maju sebagai PM karena pendahulunya, David Cameron, mengundurkan diri setelah referendum Brexit. Bagi dia, pemilu diperlukan untuk memperkuat Inggris dan menguji hubungan Inggris dengan UE.

Sebelumnya, PM May mengumumkan akan meminta parlemen melakukan pemungutan suara untuk pemilihan umum dini pada 8 Juni. Padahal, sebelumnya PM May pernah mengatakan tidak akan menggelar pemilihan umum hingga berakhirnya masa kerja parlemen saat ini pada 2020 mendatang.

“Saya menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menjamin kepastian dan keamanan pada tahun-tahun mendatang adalah dengan menggelar pemilihan umum ini,” tutur PM May di depan kediaman resminya, Downing Street 10, pada Selasa (18/4). Menurut May, partai-partai politik lain melakukan permainan yang menambah risiko pada kemampuan untuk membuat Brexit berhasil, serta mengganggu kepastian dan stabilitas negara.

“Jadi, kita butuh pemilihan umum dan kita butuh saat ini. Pada saat ini kita memiliki satu-satunya kesempatan untuk menyelesaikannya,” tegasnya. Rencana pemilu dini ini disambut baik oleh pemimpin kubu oposisi Partai Buruh, Jeremy Corbyn. “Saya menyambut baik keputusan perdana menteri untuk memberi rakyat Inggris kesempatan memilih pemerintah yang akan menempatkan kepentingan mayoritas sebagai yang pertama,” katanya.

Sementara Ketua Partai Liberal Demokrat, Tim Farron, menyatakan dukungan rencana pemilu yang dipercepat. “Ini kesempatan kita untuk mengubah arah negara kita. Jika Anda ingin mencegah bencana Brexit yang keras,” tuturnya. Rencana pemilu dini itu harus mendapatkan persetujuan parlemen. Pemungutan suara di parlemen akan digelar Rabu (19/4).