Mahkamah Agung Venezuela Bubarkan Parlemen

CARACAS - Mahkamah Agung Venezuela membubarkan parlemen negara itu. Keputusan ini mengundang kecaman dari Kepala Jaksa Venezuela dan memicu kekhawatiran negara itu akan berubah ke arah kediktatoran.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa Majelis Nasional telah melakukan pelanggaran terhadap hukum negara dan tidak bisa lagi melakukan persidangan.

"Tidak ada kata lain. Ini menandai titik balik ke jalan menuju kediktatoran," kata wakil pemimpin parlemen, Freddy Guevara seperti dikutip dari Telegraph, Sabtu (1/4/2017).

Majelis Nasional telah dikendalikan oleh lawan Maduro sejak Desember 2015 dan telah berjuang melakukan langkah-langkah untuk menggulingkannya. Pada hari Rabum upaya tersebut dihentikan dengan alasan parlemen gagal menandatangani kebijakan ekonomi utama, seperti otorisasi perusahaan minyak milik pemerintah Venezuela untuk membentuk usaha patungan dengan perusahaan swasta, termasuk milik Rusia Rosneft.

"Tidak benar telah terjadi kudeta di Venezuela. Sebaliknya, negara telah mengadopsi koreksi hukum untuk menghentikan tindakan menyimpang dan tindakan kudeta anggota oposisi parlemen yang secara terbuka menghina keputusan pengadilan tertinggi republik ini," kata Kementerian Luar Negeri Venezuela.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan dan sebelumnya menjadi sekutu utama partai Sosialis yang berkuasa, Luisa Ortega mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung Venezuela telah merebut kekuasaan.

"Ini merupakan pecahnya tatanan konstitusional. Ini kewajiban saya untuk mengungkapkan keprihatinan besar saya untuk negara,” katanya.

Para pengunjuk rasa pun turun ke jalan, memblokir jalan raya dan bernyanyi untuk menuntut Maduro turun dari jabatannya. Namun, para pendukung oposisi menyadari bahwa takti turun ke jalan telah gagal pada berbagai kesempatan.

Pihak oposisi berharap militer mungkin akan mengingatkan Maduro untuk mengedepankan pemilihan presiden pada akhir 2018. Tetapi tidak ada tanda-tanda hal itu akan terjadi. Petinggi militer diyakini masih berjanji setia kepada Maduro meski diyakini terjadi perbedaan pendapat.

"Mengingat bahwa pemerintah mengontrol semua lembaga negara, termasuk angkatan bersenjata, aparat keamanan cenderung sangat menekan pengunjuk rasa dengan para pemimpin oposisi menghadapi risiko penahanan lebih tinggi," kata Diego Moya-Ocampos, seorang analis Venezuela.

Pihak oposisi juga terbelah oleh perbedaan pendapat. Secara terpisah, empat kelompok oposisi melakukan konferensi pers saingan untuk mengutuk langkah Mahkamah Agung.