Iran Menanti Arah Kebijakan Luar Negeri Trump
Jum'at, 10 Februari 2017 - 10:03 WIB
Iran Menanti Arah Kebijakan Luar Negeri Trump
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Iran sampai saat ini belum menetapkan kebijakan atau langkah apapun mengenai hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini disebabkan masih belum jelasnya kebijakan luar negeri apa yang akan diambil oleh Presiden AS Donald Trump.
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi menyatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan jangka panjang apa yang akan dianut oleh Trump, sebelum akhirnya Iran mengambil langkah yang tepat untuk meresponnya.
"Pemerintah Trump masih baru, jadi kebijakan luar negerinya masih belum bisa disentuh 100% dan kami masih harus menunggu," kata Mohammadi saat ditemui di sela-sela perayaan 38 tahun revolusi Iran di Jakarta, Kamis (9/2).
"Kebijakan trump belum ada yang bersifat jangka panjang. Jika nanti kebijakan Trump sudah bersifat jangka panjang, barulah kami bisa menetapkan langkah untuk meresponnya," sambungnya.
Salah satu langkah yang akan diambill Trump terkait Iran adalah pencabutan kesepakatan nuklir. Trump menilai kesepakatan itu adalah kesepakatan yang buruk dan tidak ada alasan bagi AS untuk mempertahankannya.
Menanggapi rencana pencabutan kesepakatan itu, Mohammadi menyatakan, kesepakatan nuklir Iran merupakan kesepakatan internasional. Kesepakatan ini disepakati oleh Iran dan negarai 5 plus 1, sehingga jika AS ingin membatalkannya, maka AS harus mendapat izin dari negara lainnya.
"Ini bukan merupakan kesepakatan dari satu negara saja dan tidak ada satu negara yang dapat merusak dan mematahkan kesepakatan ini. Jika AS menjatuhkan embargo kepada Iran, lima negara lain yang menjadi bagian dari kesepakatan itu akan menunjukkan reaksinya, karena mereka tidak terima kesepakatan ini dirusak. Mereka juga telah berbicara dengan AS agar menjaga kesepakatan nuklir yang bersifat internasional ini," tukasnya.
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi menyatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan jangka panjang apa yang akan dianut oleh Trump, sebelum akhirnya Iran mengambil langkah yang tepat untuk meresponnya.
"Pemerintah Trump masih baru, jadi kebijakan luar negerinya masih belum bisa disentuh 100% dan kami masih harus menunggu," kata Mohammadi saat ditemui di sela-sela perayaan 38 tahun revolusi Iran di Jakarta, Kamis (9/2).
"Kebijakan trump belum ada yang bersifat jangka panjang. Jika nanti kebijakan Trump sudah bersifat jangka panjang, barulah kami bisa menetapkan langkah untuk meresponnya," sambungnya.
Salah satu langkah yang akan diambill Trump terkait Iran adalah pencabutan kesepakatan nuklir. Trump menilai kesepakatan itu adalah kesepakatan yang buruk dan tidak ada alasan bagi AS untuk mempertahankannya.
Menanggapi rencana pencabutan kesepakatan itu, Mohammadi menyatakan, kesepakatan nuklir Iran merupakan kesepakatan internasional. Kesepakatan ini disepakati oleh Iran dan negarai 5 plus 1, sehingga jika AS ingin membatalkannya, maka AS harus mendapat izin dari negara lainnya.
"Ini bukan merupakan kesepakatan dari satu negara saja dan tidak ada satu negara yang dapat merusak dan mematahkan kesepakatan ini. Jika AS menjatuhkan embargo kepada Iran, lima negara lain yang menjadi bagian dari kesepakatan itu akan menunjukkan reaksinya, karena mereka tidak terima kesepakatan ini dirusak. Mereka juga telah berbicara dengan AS agar menjaga kesepakatan nuklir yang bersifat internasional ini," tukasnya.
(esn)
