Gelar Pertemuan OKI Bahas Rohingya, Myanmar Tegur Malaysia
Sabtu, 21 Januari 2017 - 18:04 WIB
Gelar Pertemuan OKI Bahas Rohingya, Myanmar Tegur Malaysia
A
A
A
NAYPYIDAW - Pemerintah Myanmar menyatakan kekecewaannya terhadap Malaysia terkait upaya terbaru Negeri Jiran untuk menekan negara itu terkait krisis Rohingya. Malaysia belum lama ini menjadi tuan rumah Sidang Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membahas masalah Rohingya.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Myanmar menyesalkan tindakan Malaysia. "Sangat disesalkan bahwa Malaysia, sesama anggota ASEAN, mengabaikan norma-norma dasar dari Asosiasi. Malaysia merasa pas untuk memanggil dan mengumpulkan sebuah sesi Luar Biasa OKI untuk membahas isu Rakhine" kata Kemlu Myanmar.
"Myanmar memahami bahwa kekhawatiran Malaysia muncul berdasarkan berita media yang menggambarkan situasi hak asasi manusia yang mengerikan tanpa analisis faktual. Hal ini lebih disesalkan bahwa masalah yang kompleks dan sensitif ini telah dimanfaatkan untuk memenuhi agenda politik tertentu," imbuh pernyataan itu seperti dikutip dari Asian Correspondent, Sabtu (21/1/2017).
Pemerintah Myanmar menambahkan benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya. Mereka mengatakan telah menerapkan beberapa mekanisme untuk membantu seperti Komite Sentral Implementasi Perdamaian, Stabilitas dan Pembangunan negara bagian Rakhine. Komite ini memiliki empat bagian yang kerjanya fokus pada semua bidang yang relevan, termasuk proses verifikasi kewarganegaraan.
"Akan menjadi kepentingan yang terbaik bagi kedua negara jika fokus pada menemukan solusi yang langgeng untuk masalah Rohingya, daripada menegaskan tekanan eksternal yang tidak semestinya dan menyebabkan gangguan yang hanya akan menambah kompleksitas masalah yang sudah rumit," kata Kemlu Myanmar.
Sementara itu, Wakil Direktur Kemlu Myanmar Aye Aye Soe lebih jauh menuding Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menggunakan isu Rohingya untuk kepentingan politik sendiri daripada prinsip-prinsip ASEAN.
"Mereka mengkritik kami tanpa ragu-ragu berdasarkan laporan dari tempat yang berbeda, temasuk berita dari sumber yang tidak dapat diandalkan, tanpa membahas masalah ini seperti tetangga yang baik. Kami sangat menyesal tentang hal ini," katanya.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Myanmar menyesalkan tindakan Malaysia. "Sangat disesalkan bahwa Malaysia, sesama anggota ASEAN, mengabaikan norma-norma dasar dari Asosiasi. Malaysia merasa pas untuk memanggil dan mengumpulkan sebuah sesi Luar Biasa OKI untuk membahas isu Rakhine" kata Kemlu Myanmar.
"Myanmar memahami bahwa kekhawatiran Malaysia muncul berdasarkan berita media yang menggambarkan situasi hak asasi manusia yang mengerikan tanpa analisis faktual. Hal ini lebih disesalkan bahwa masalah yang kompleks dan sensitif ini telah dimanfaatkan untuk memenuhi agenda politik tertentu," imbuh pernyataan itu seperti dikutip dari Asian Correspondent, Sabtu (21/1/2017).
Pemerintah Myanmar menambahkan benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya. Mereka mengatakan telah menerapkan beberapa mekanisme untuk membantu seperti Komite Sentral Implementasi Perdamaian, Stabilitas dan Pembangunan negara bagian Rakhine. Komite ini memiliki empat bagian yang kerjanya fokus pada semua bidang yang relevan, termasuk proses verifikasi kewarganegaraan.
"Akan menjadi kepentingan yang terbaik bagi kedua negara jika fokus pada menemukan solusi yang langgeng untuk masalah Rohingya, daripada menegaskan tekanan eksternal yang tidak semestinya dan menyebabkan gangguan yang hanya akan menambah kompleksitas masalah yang sudah rumit," kata Kemlu Myanmar.
Sementara itu, Wakil Direktur Kemlu Myanmar Aye Aye Soe lebih jauh menuding Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menggunakan isu Rohingya untuk kepentingan politik sendiri daripada prinsip-prinsip ASEAN.
"Mereka mengkritik kami tanpa ragu-ragu berdasarkan laporan dari tempat yang berbeda, temasuk berita dari sumber yang tidak dapat diandalkan, tanpa membahas masalah ini seperti tetangga yang baik. Kami sangat menyesal tentang hal ini," katanya.
(ian)
