Jumlah Korban Tewas Capai 10.000 Warga Sipil
Rabu, 18 Januari 2017 - 22:29 WIB
Jumlah Korban Tewas Capai 10.000 Warga Sipil
A
A
A
YAMAN - Sedikitnya 10.000 warga sipil meninggal dunia dalam konflik yang berkecamuk di Yaman. Jumlah korban tewas diperkirakan akan terus bertambah karena belum ada kesepakatan gencatan senjata yang memaksa pihak berkonflik untuk tidak mengangkat senjata.
Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menyatakan jumlah korban mencapai 10.000 warga karena intervensi kekuatan asing dalam konflik Yaman. Padahal, jumlah sebelum adanya intervensi asing sejak Maret 2015 hanya 7.000 orang.
”Karena tingginya jumlah korban tewas tersebut maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi situasi di Yaman tanpa perlu penundaan,” kata Juru Bicara PBB Farhan Haq dilansir AFP.
PBB menetapkan konflik di Yaman sebagai krisis kemanusiaan dunia yang terburuk. Hal senada juga diungkapkan koordinator badan kemanusiaan PBB untuk Yaman, Jamie McGoldrick. Dia mengatakan hampir 40.000 orang menderita luka-luka akibat pertempuran.
Dia mengungkapkan bahwa jutaan orang di negara itu—tinggal di daerah yang terkena dampak langsung pertempuran, menghadapi kekurangan pangan. ”Ada tujuh juta orang yang tidak tahu dari mana makanan mereka berikutnya akan datang,” ujar McGoldrick kepada BBC.
Sementara itu, PBB mengirimkan utusannya, Ismail Ould Sheikh Ahmed, ke Aden untuk membangun perundingan guna mewujudkan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk selama dua tahun.
Ahmed berusaha mewujudkan gencatan setelah Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi menolak proposal gencatan senjata yang diajukan PBB. Dalam peta jalan Yaman yang diajukan PBB disarankan pembentukan pemerintahan persatuan baru di Yaman. Nantinya pemberontak Syiah juga diminta menarik diri dari ibu kota Yaman dan kota-kota lainnya.
”Kesepakatan perdamaian, termasuk rencana keamanan dan formasi pemerintahan yang inklusif, menjadi cara untuk mengakhiri perang yang telah mengakibatkan perkembangan terorisme di Yaman dan Timur Tengah,” kata Ould Sheikh Ahmed.
”Saya meminta Presiden Hadi untuk bertindak cepat dan menjalin konstruktif dengan proposal yang diajukan PBB agar menyelamatkan masa depan Yaman,” imbuhnya.
Situasi politik saat ini, kata Ahmed, menyebabkan kematian dan kerusakan setiap hari. Solusi untuk menghentikan hal itu, menurut dia, perundingan untuk mencapai kesepakatan. Dalam proposal yang diajukan PBB kalau kekuasaan Hadi akan berkurang drastis karena wakil presiden baru akan memiliki kekuatan untuk membentuk pemerintahan sementara untuk transisi menuju pemilu.
Utusan PBB Ismail Ould Sheikh Ahmed mengungkapkan harapannya untuk menghidupkan lagi proses perdamaian sesudah proposal terdahulu tentang pemerintahan persatuan, termasuk penarikan pasukan pemberontak dari ibu kota dan kota-kota lain, ditolak oleh Presiden Hadi. Ahmed akan menyampaikan laporannya kepada Dewan Keamanan PBB pada akhir bulan ini.
Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menyatakan jumlah korban mencapai 10.000 warga karena intervensi kekuatan asing dalam konflik Yaman. Padahal, jumlah sebelum adanya intervensi asing sejak Maret 2015 hanya 7.000 orang.
”Karena tingginya jumlah korban tewas tersebut maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi situasi di Yaman tanpa perlu penundaan,” kata Juru Bicara PBB Farhan Haq dilansir AFP.
PBB menetapkan konflik di Yaman sebagai krisis kemanusiaan dunia yang terburuk. Hal senada juga diungkapkan koordinator badan kemanusiaan PBB untuk Yaman, Jamie McGoldrick. Dia mengatakan hampir 40.000 orang menderita luka-luka akibat pertempuran.
Dia mengungkapkan bahwa jutaan orang di negara itu—tinggal di daerah yang terkena dampak langsung pertempuran, menghadapi kekurangan pangan. ”Ada tujuh juta orang yang tidak tahu dari mana makanan mereka berikutnya akan datang,” ujar McGoldrick kepada BBC.
Sementara itu, PBB mengirimkan utusannya, Ismail Ould Sheikh Ahmed, ke Aden untuk membangun perundingan guna mewujudkan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk selama dua tahun.
Ahmed berusaha mewujudkan gencatan setelah Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi menolak proposal gencatan senjata yang diajukan PBB. Dalam peta jalan Yaman yang diajukan PBB disarankan pembentukan pemerintahan persatuan baru di Yaman. Nantinya pemberontak Syiah juga diminta menarik diri dari ibu kota Yaman dan kota-kota lainnya.
”Kesepakatan perdamaian, termasuk rencana keamanan dan formasi pemerintahan yang inklusif, menjadi cara untuk mengakhiri perang yang telah mengakibatkan perkembangan terorisme di Yaman dan Timur Tengah,” kata Ould Sheikh Ahmed.
”Saya meminta Presiden Hadi untuk bertindak cepat dan menjalin konstruktif dengan proposal yang diajukan PBB agar menyelamatkan masa depan Yaman,” imbuhnya.
Situasi politik saat ini, kata Ahmed, menyebabkan kematian dan kerusakan setiap hari. Solusi untuk menghentikan hal itu, menurut dia, perundingan untuk mencapai kesepakatan. Dalam proposal yang diajukan PBB kalau kekuasaan Hadi akan berkurang drastis karena wakil presiden baru akan memiliki kekuatan untuk membentuk pemerintahan sementara untuk transisi menuju pemilu.
Utusan PBB Ismail Ould Sheikh Ahmed mengungkapkan harapannya untuk menghidupkan lagi proses perdamaian sesudah proposal terdahulu tentang pemerintahan persatuan, termasuk penarikan pasukan pemberontak dari ibu kota dan kota-kota lain, ditolak oleh Presiden Hadi. Ahmed akan menyampaikan laporannya kepada Dewan Keamanan PBB pada akhir bulan ini.
(esn)
