Iran Tak Permasalahkan Perpanjangan Sanksi AS
Iran Tak Permasalahkan Perpanjangan Sanksi AS
A
A
A
WINA - Iran memutuskan untuk tidak permasalahkan perpanjangan sanksi Amerika Serikat (AS) pada pertemuan diplomat yang mengawasi kesepakatan nuklir yang dicapai pada 2015 lalu. Begitu pernyataan diplomat senior Rusia dan Iran setelah melakukan pertemuan.
"Iran menjelaskan keprihatinannya atas perpanjangan UU Sanksi Iran sebagai sebuah reintroduksi sanksi. Saya pikir Komisi Bersama memperhatikan dengan serius keprihatinan Iran," kata Abbas Araqchi, perunding nuklir Iran seperti dikutip dari laman Reuters, Rabu (11/1/2017).
Ketika ditanya apakah Iran menggunakan pertemuan yang disebut Komisi Bersama untuk memicu mekanisme penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam perjanjian untuk kasus di mana salah satu negara peserta merasa ada pelanggaran kesepakatan, Araqchi mengatakan, "Tidak."
Sebelumnya, Sekretaris Negara AS John Kerry mengatakan bahwa ia telah memperbarui keringanan sanksi yang relevan meskipun ia tidak diwajibkan untuk melakukannya. Menyinggung keringanan ini, Araqchi mengatakan peserta dalam pertemuan Komisi Bersama menegaskan bahwa penghentian aplikasi ini harus jalan terus, jika tidak maka akan menjadi non-kinerja yang signifikan dari kesepakatan.
Sementara Dubes Rusia untuk misi PBB di Wian termasuk Badan Energi Atom Internasional yang memantau pelaksanaan kesepakatan, Vladimir Voronkov memberikan tanggapan terhadap perpanjangan sanksi AS. "Perpanjangan sanksi bukanlah tindakan yang sangat menguntungkan, tapi hidup adalah hidup," katanya.
"Pendekatan yang umum dari semua negara adalah bahwa perlu untuk melakukan segala kemungkinan untuk menghindari kerusakan pelaksanaan kesepakatan nuklir," katanya.
RUU AS yang memperluas sanksi terhadap Iran (ISA) selama 10 tahun menjadi undang-undang pada bulan Desember tanpa tanda tangan Presiden Barack Obama. Namun para pejabat AS mengatakan pengesahan UU tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian nuklir.
Menanggapi hal ini, Teheran mengancam untuk membalas dan mengatakan hal itu melanggar kesepakatan penting yang dicapai dengan enam negara besar. Dalam kesepakatan itu Iran akan menahan program nuklirnya dengan imbalan bantuan atas sanksi internasional.
"Iran menjelaskan keprihatinannya atas perpanjangan UU Sanksi Iran sebagai sebuah reintroduksi sanksi. Saya pikir Komisi Bersama memperhatikan dengan serius keprihatinan Iran," kata Abbas Araqchi, perunding nuklir Iran seperti dikutip dari laman Reuters, Rabu (11/1/2017).
Ketika ditanya apakah Iran menggunakan pertemuan yang disebut Komisi Bersama untuk memicu mekanisme penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam perjanjian untuk kasus di mana salah satu negara peserta merasa ada pelanggaran kesepakatan, Araqchi mengatakan, "Tidak."
Sebelumnya, Sekretaris Negara AS John Kerry mengatakan bahwa ia telah memperbarui keringanan sanksi yang relevan meskipun ia tidak diwajibkan untuk melakukannya. Menyinggung keringanan ini, Araqchi mengatakan peserta dalam pertemuan Komisi Bersama menegaskan bahwa penghentian aplikasi ini harus jalan terus, jika tidak maka akan menjadi non-kinerja yang signifikan dari kesepakatan.
Sementara Dubes Rusia untuk misi PBB di Wian termasuk Badan Energi Atom Internasional yang memantau pelaksanaan kesepakatan, Vladimir Voronkov memberikan tanggapan terhadap perpanjangan sanksi AS. "Perpanjangan sanksi bukanlah tindakan yang sangat menguntungkan, tapi hidup adalah hidup," katanya.
"Pendekatan yang umum dari semua negara adalah bahwa perlu untuk melakukan segala kemungkinan untuk menghindari kerusakan pelaksanaan kesepakatan nuklir," katanya.
RUU AS yang memperluas sanksi terhadap Iran (ISA) selama 10 tahun menjadi undang-undang pada bulan Desember tanpa tanda tangan Presiden Barack Obama. Namun para pejabat AS mengatakan pengesahan UU tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian nuklir.
Menanggapi hal ini, Teheran mengancam untuk membalas dan mengatakan hal itu melanggar kesepakatan penting yang dicapai dengan enam negara besar. Dalam kesepakatan itu Iran akan menahan program nuklirnya dengan imbalan bantuan atas sanksi internasional.
(ian)
Explore More