Buntut Resolusi Permukiman, Israel Potong Dana untuk PBB
Sabtu, 07 Januari 2017 - 09:45 WIB
Buntut Resolusi Permukiman, Israel Potong Dana untuk PBB
A
A
A
NEW YORK - Israel mengatakan akan memotong dana untuk PBB sebesar USD6 juta pada tahun 2017. Pemotongan dana ini itu sebagai protes atas resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut diakhirinya pembangunan permukiman Israel di tanah Palestian yang menginginkan jadi negara merdeka.
Misi Israel untuk PBB mengatakan dana untuk badan-badan PBB akan dipotong yang digambarkan sebagai anti Israel. Dana yang dipotong itu juga termasuk untuk Komite Pelaksana dari Hak-hak Asasi Rakyat Palestina dan Divisi Hak Palestina.
"Tidak masuk akal bagi Israel untuk mendanai badan yang beroperasi melawan kita di PBB. PBB harus mengakhiri realistas masuk akal di mana ia mendukung badan yang maksud utamanya adalah untuk menyebarkan hasutan dan propanda anti Israel," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (7/1/2017).
Misi diplomatik Israel juga mengatakan akan terus bergerak maju dengan inisiatif lebih lanjut yang ditujukan untuk mengakhiri kegiatan anti Israel di PBB setelah Trump mengambil alih Gedung Putih pada 20 Januari nanti.
DK PBB memutuskan untuk mengeluarkan resolusi untuk mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Palestina menginginkan negara merdeka di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, daerah yang direbut Israel dalam perang 1967. Sebagian besar negara dan PBB melihat permukiman Tepi Barat Israel sebagai permukiman ilegal dan hambatan bagi perdamaian.
Namun Israel membantah jika pemukiman adalah ilegal dan mengatakan status akhir mereka harus ditentukan dalam pembicaraan masa depan negara Palestina. Putaran terakhir pembicaraan damai yang dipimpin Amerika Serikat (AS) antara Israel dan Palestina runtuh pada tahun 2014.
Dewan Keamanan terakhir mengadopsi resolusi kritis pemukiman pada tahun 1979, dengan AS juga memilih untuk abstain.
Misi Israel untuk PBB mengatakan dana untuk badan-badan PBB akan dipotong yang digambarkan sebagai anti Israel. Dana yang dipotong itu juga termasuk untuk Komite Pelaksana dari Hak-hak Asasi Rakyat Palestina dan Divisi Hak Palestina.
"Tidak masuk akal bagi Israel untuk mendanai badan yang beroperasi melawan kita di PBB. PBB harus mengakhiri realistas masuk akal di mana ia mendukung badan yang maksud utamanya adalah untuk menyebarkan hasutan dan propanda anti Israel," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (7/1/2017).
Misi diplomatik Israel juga mengatakan akan terus bergerak maju dengan inisiatif lebih lanjut yang ditujukan untuk mengakhiri kegiatan anti Israel di PBB setelah Trump mengambil alih Gedung Putih pada 20 Januari nanti.
DK PBB memutuskan untuk mengeluarkan resolusi untuk mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Palestina menginginkan negara merdeka di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, daerah yang direbut Israel dalam perang 1967. Sebagian besar negara dan PBB melihat permukiman Tepi Barat Israel sebagai permukiman ilegal dan hambatan bagi perdamaian.
Namun Israel membantah jika pemukiman adalah ilegal dan mengatakan status akhir mereka harus ditentukan dalam pembicaraan masa depan negara Palestina. Putaran terakhir pembicaraan damai yang dipimpin Amerika Serikat (AS) antara Israel dan Palestina runtuh pada tahun 2014.
Dewan Keamanan terakhir mengadopsi resolusi kritis pemukiman pada tahun 1979, dengan AS juga memilih untuk abstain.
(ian)
