PM Israel Desak AS Veto Resolusi PBB Pengutuk Permukiman di Palestina
Kamis, 22 Desember 2016 - 14:32 WIB
PM Israel Desak AS Veto Resolusi PBB Pengutuk Permukiman di Palestina
A
A
A
TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mendesak Amerika Serikat (AS) untuk memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang bertujuan untuk mengutuk proyek permukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki. Netanyahu anggap resolusi DK PBB itu sebagai resolusi anti-Israel.
Pada hari Kamis (22/12/2016), sebanyak 15 anggota DK PBB akan menggelar voting untuk memutuskan nasib resolusi DK PBB pengutuk proyek permukiman Israel tersebut.
Teks resolusi yang telah beredar pada Rabu malam, berisi tuntutan pada Israel untuk segera menghentikan semua proyek permukiman di tanah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur.
“Rancangan resolusi menekankan bahwa penghentian semua kegiatan permukiman Israel adalah penting untuk menyelamatkan solusi dua-negara,” bunyi teks resolusi yang sudah bocor ke publik.
AS yang merupakan sekutu utama Israel, pada tahun 2011 sudah memveto rancangan resolusi yang mengutuk proyek permukiman Israel.
Namun, baru-baru pemerintahan Barack Obama menyampaikan ketidaksetujuannya atas kebijakan permukiman Israel. Kini, pemerintahan Obama diuji lagi apakah memilih veto atau berani menentang keinginan Israel.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon terus mengkritik rancangan resolusi itu. Menurutnya, waktu yang tepat adalah membahas krisis Suriah, bukan mengusik permukiman Israel.
"Ini adalah aneh, sementara ribuan orang sedang dibantai di Suriah, Dewan Keamanan (PBB) mendedikasikan waktu khusus untuk membahas kecaman dari satu-satunya (negara) demokrasi di Timur Tengah (Israel),” ujar Danon, seperti dikutip Jerusalem Post.
”Kami berharap sekutu terbesar kami untuk tidak membiarkan resolusi anti-Israel sepihak ini,” ujarnya.
Lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di pemukiman di Tepi Barat dan di sekitar Yerusalem Timur, yang dibangun sejak pendudukan Israel di wilayah Palestina tahun 1967.
Pada hari Kamis (22/12/2016), sebanyak 15 anggota DK PBB akan menggelar voting untuk memutuskan nasib resolusi DK PBB pengutuk proyek permukiman Israel tersebut.
Teks resolusi yang telah beredar pada Rabu malam, berisi tuntutan pada Israel untuk segera menghentikan semua proyek permukiman di tanah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur.
“Rancangan resolusi menekankan bahwa penghentian semua kegiatan permukiman Israel adalah penting untuk menyelamatkan solusi dua-negara,” bunyi teks resolusi yang sudah bocor ke publik.
AS yang merupakan sekutu utama Israel, pada tahun 2011 sudah memveto rancangan resolusi yang mengutuk proyek permukiman Israel.
Namun, baru-baru pemerintahan Barack Obama menyampaikan ketidaksetujuannya atas kebijakan permukiman Israel. Kini, pemerintahan Obama diuji lagi apakah memilih veto atau berani menentang keinginan Israel.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon terus mengkritik rancangan resolusi itu. Menurutnya, waktu yang tepat adalah membahas krisis Suriah, bukan mengusik permukiman Israel.
"Ini adalah aneh, sementara ribuan orang sedang dibantai di Suriah, Dewan Keamanan (PBB) mendedikasikan waktu khusus untuk membahas kecaman dari satu-satunya (negara) demokrasi di Timur Tengah (Israel),” ujar Danon, seperti dikutip Jerusalem Post.
”Kami berharap sekutu terbesar kami untuk tidak membiarkan resolusi anti-Israel sepihak ini,” ujarnya.
Lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di pemukiman di Tepi Barat dan di sekitar Yerusalem Timur, yang dibangun sejak pendudukan Israel di wilayah Palestina tahun 1967.
(mas)
