Bantu Rohingya, ASEAN Tekan Myanmar

YANGON - Para menteri luar negeri (menlu) anggota ASEAN menekan Myanmar untuk menyelesaikan krisis etnik minoritas Rohingya. Myanmar juga ditekan untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah warga Rohingya. Krisis Rohingya menjadi isu bersama ASEAN karena lebih dari 27.000 etnik minoritas itu melarikan diri ke negara tetangga sejak konflik yang memanas pada November silam.

Warga Rohingya mengungkapkan, sebagian mereka diperkosa dan dibunuh aparat keamanan Myanmar. Isu tersebut memicu tekanan dari anggota ASEAN yang dikenal mengandalkan konsensus diplomasi dan anti-intervensi. Menlu Indonesia Retno Marsudi meminta Myanmar agar perlindungan warga etnik Rohingya di Rakhine dilakukan dengan menggunakan pendekatan inklusif.

Retno mengungkapkan keprihatinan Indonesia dan pentingnya untuk segera mengembalikan keamanan dan stabilitas sebagai upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Rakhine. ”Kita meminta agar penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) semua masyarakat dijunjung tinggi dalam mengambil setiap langkah di Negara Bagian Rakhine,” pinta Retno dalam pertemuan menlu ASEAN bersama dengan KonselorNegara ataupemimpin defacto Myanmar Aung San Suu Kyi.

Selain itu, Indonesia meminta agar akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine dibuka secara luas bagi anggota ASEAN guna mendukung upaya pemulihan stabilitas. Indonesia tidak saja memberikan bantuan kemanusiaan namun juga bantuan peningkatan kapasitas. ”Seperti yang disampaikan Aung San Suu Kyi, Myanmar membutuhkan bantuan peningkatan kapasitas di berbagai bidang,” tegas Menlu Retno.

Sementara, Suu Kyi mengungkapkan kompleksitas permasalahan dan perkembangan terakhir yang terjadi di Rakhine. Situasi di Rakhine State merupakan masalah kompleks yang telah berlangsung bertahun- tahun. ”Langkah yang diambil pemerintah sejak pascaserangan 9 Oktober 2016 untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas,” kata Suu Kyi.

Dia juga menyampaikan pembentukan komisi yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk membantu menyelesaikan masalah etnik Rohingya. Kemudian, Menlu Malaysia Anifah Aman mengungkapkan, pertemuan darurat di Yangon merupakan bentuk tekanan terhadap Myanmar agar menyelesaikan krisis Rohingya.

”Tekanan konstan dari komunitas internasional seperti Malaysia menuju titik ini,” kata Aman. Menlu Thailand Don Pramudwinai menuturkan, semua orang senang dengan pertemuan kemarin. ”Pertemuan itu berisi gambaran situasi di Rakhine oleh Pemerintah Myanmar,” terangnya dilansir Reuters.

Dalam pandangan mantan Sekjen ASEAN Ong Keng Yong, negara tetangga Myanmar sangat khawatir jika krisis Rohingya berkembang luas dan menyebar. ”Isu itu jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada keamanan dan perdamaian di ASEAN,” katanya kepada AFP. Pekan lalu Komisioner HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein mengkritik, Pemerintah Myanmar ”tak memiliki perasaan” dalam menangani krisis Rohingya.

Bahkan, Amnesty International (AI) kemarin menuding Myanmar melakukan kekerasan terhadap warga Rohingya. ”Suu Kyi bertanggung jawab secara moral dan politik karena gagal menghentikan kekerasan terhadap warga Rohingya,” kata Rafendi Djamin, Direktur AI untuk Asia Tenggara dan Pasifik.