China Gagal Blokir Pertemuan DK PBB soal Krisis HAM Korut
Sabtu, 10 Desember 2016 - 02:01 WIB
China Gagal Blokir Pertemuan DK PBB soal Krisis HAM Korut
A
A
A
NEW YORK - China gagal memblokir pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB yang akan membahas krisis Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara (Korut), Jumat (9/12). China tak bisa membendung keinginan anggota lain, meski telah didukung Rusia dan tiga negara lainnya.
China, Angola, Mesir, Rusia, dan Venezuela ingin membatalkan pertemuan itu. Namun 9 negara lainnya, termasuk Inggris, Prancis dan Amerika Serikat mendukung langkah pembahasan krisis HAM di Korut ini. Sementara satu anggota DK PBB lainnya, yakni Senegal, mengambil sikap abstain.
Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi berpendapat, DK PBB harus fokus pada ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Menurutnya, kondisi HAM di Korut seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman seperti itu.
"Dewan Keamanan bukan forum untuk membahas isu-isu hak asasi manusia dan harus mengurangi mempolitisasi isu-isu hak asasi manusia," katanya, seperti dikutip dari AFP. “Diskusi ini merugikan, dan tidak ada manfaat apa pun," tambahnya.
Jieyi mendesak anggota DK PBB untuk menghindari membuat retorika atau tindakan yang dapat menimbulkan atau menyebabkan eskalasi ketegangan. Selama ini, krisis HAM Korut memang kerap dimunculkan ke permukaan oleh negara-negara Barat. Mereka menganggap, rezim Kim Jong-un telah mengabaikan HAM bagi warga negara Korut.
Sebelumnya, China telah tiga kali gagal menghentikan pertemuan DK PBB yang membahas krisis HAM Korut. Pertemuan ini sendiri diadakan setiap tahun di DK PBB. Komisi penyelidikan PBB pada tahun 2014 menuduh Pyongyang telah melakukan kekejaman dan pelanggaran HAM berat di era dunia modern.
China, Angola, Mesir, Rusia, dan Venezuela ingin membatalkan pertemuan itu. Namun 9 negara lainnya, termasuk Inggris, Prancis dan Amerika Serikat mendukung langkah pembahasan krisis HAM di Korut ini. Sementara satu anggota DK PBB lainnya, yakni Senegal, mengambil sikap abstain.
Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi berpendapat, DK PBB harus fokus pada ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Menurutnya, kondisi HAM di Korut seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman seperti itu.
"Dewan Keamanan bukan forum untuk membahas isu-isu hak asasi manusia dan harus mengurangi mempolitisasi isu-isu hak asasi manusia," katanya, seperti dikutip dari AFP. “Diskusi ini merugikan, dan tidak ada manfaat apa pun," tambahnya.
Jieyi mendesak anggota DK PBB untuk menghindari membuat retorika atau tindakan yang dapat menimbulkan atau menyebabkan eskalasi ketegangan. Selama ini, krisis HAM Korut memang kerap dimunculkan ke permukaan oleh negara-negara Barat. Mereka menganggap, rezim Kim Jong-un telah mengabaikan HAM bagi warga negara Korut.
Sebelumnya, China telah tiga kali gagal menghentikan pertemuan DK PBB yang membahas krisis HAM Korut. Pertemuan ini sendiri diadakan setiap tahun di DK PBB. Komisi penyelidikan PBB pada tahun 2014 menuduh Pyongyang telah melakukan kekejaman dan pelanggaran HAM berat di era dunia modern.
(esn)
