PBB Desak Suu Kyi Kunjungi Rakhine untuk Lindungi Rohingya
Jum'at, 09 Desember 2016 - 09:16 WIB
PBB Desak Suu Kyi Kunjungi Rakhine untuk Lindungi Rohingya
A
A
A
NEW YORK - PBB mendesak pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mengunjungi negara bagian Rakhine untuk meyakinkan warga sipil Rohingya bahwa mereka dilindungi pemerintah. Desakan untuk Suu Kyi muncul di tengah tuduhan bahwa tentara Myanmar telah memperkosa perempuan Muslim Rohingya, membakar rumah dibakar dan membunuh warga sipil dari etnis minoritas itu.
Militer dan pemerintah Myanmar telah menolak tuduhan-tuduhan yang disuarakan warga Rohingya dan kelompok-kelompok HAM. Berbagai laporan, termasuk pengakuan warga Rohingya mengatakan bahwa militer Myanmar melakukan kekerasan di sejumlah wilayah di Rakhine sebagai respons terhadap serangan terkoordinasi di tiga pos perbatasan pada 9 Oktober yang menewaskan sembilan polisi Myanmar.
Baca:
Muslim Rohingya: Militer Myanmar Membunuh tanpa Ampun
Suu Kyi pada pekan lalu menuduh masyarakat internasional memicu kebencian antara umat Buddha dan Muslim di Rakhine, wilayah barat laut Myanmar.
”Penolakan oleh otoritas Myanmar untuk mengambil sikap tegas terhadap kelompok garis keras, dan mengadopsi pendekatan defensif ketimbang proaktif untuk memberikan keamanan pada penduduk setempat, telah menyebabkan frustrasi bagi warga lokal dan kekecewaan bagi (masyarakat) internasional,” kata Vijay Nambiar, penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dalam sebuah pernyataan soal desakan bagi Suu Kyi agar menyambangi warga Rohingya, sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (9/12/2016).
”Hanya dengan menanggapi secara konkret untuk masalah ini, pemerintah dapat menyelesaikan krisis dan mempertahankan diri di (komunitas) internasional,” ujar Nambiar. Menurutnya, Suu Kyi seharusnya mengunjungi Maungdaw dan Buthidaung, dua wilayah di Rakhine, tempat kekerasan terhadap warga Rohingya terjadi.
Sejumlah laporan dari kelompok HAM menyatakan, tindakan keras militer Myanmar di negara bagian Rakhine telah menewaskan sedikitnya 86 orang dan membuat 10 ribu warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.
Krisis Rohingya juga menjadi tantangan bagi Suu Kyi yang meraih Hadiah Nobel Perdamaian yang sudah berjanji untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional.
Militer dan pemerintah Myanmar telah menolak tuduhan-tuduhan yang disuarakan warga Rohingya dan kelompok-kelompok HAM. Berbagai laporan, termasuk pengakuan warga Rohingya mengatakan bahwa militer Myanmar melakukan kekerasan di sejumlah wilayah di Rakhine sebagai respons terhadap serangan terkoordinasi di tiga pos perbatasan pada 9 Oktober yang menewaskan sembilan polisi Myanmar.
Baca:
Muslim Rohingya: Militer Myanmar Membunuh tanpa Ampun
Suu Kyi pada pekan lalu menuduh masyarakat internasional memicu kebencian antara umat Buddha dan Muslim di Rakhine, wilayah barat laut Myanmar.
”Penolakan oleh otoritas Myanmar untuk mengambil sikap tegas terhadap kelompok garis keras, dan mengadopsi pendekatan defensif ketimbang proaktif untuk memberikan keamanan pada penduduk setempat, telah menyebabkan frustrasi bagi warga lokal dan kekecewaan bagi (masyarakat) internasional,” kata Vijay Nambiar, penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dalam sebuah pernyataan soal desakan bagi Suu Kyi agar menyambangi warga Rohingya, sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (9/12/2016).
”Hanya dengan menanggapi secara konkret untuk masalah ini, pemerintah dapat menyelesaikan krisis dan mempertahankan diri di (komunitas) internasional,” ujar Nambiar. Menurutnya, Suu Kyi seharusnya mengunjungi Maungdaw dan Buthidaung, dua wilayah di Rakhine, tempat kekerasan terhadap warga Rohingya terjadi.
Sejumlah laporan dari kelompok HAM menyatakan, tindakan keras militer Myanmar di negara bagian Rakhine telah menewaskan sedikitnya 86 orang dan membuat 10 ribu warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.
Krisis Rohingya juga menjadi tantangan bagi Suu Kyi yang meraih Hadiah Nobel Perdamaian yang sudah berjanji untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional.
(mas)
