Berani Ikut Campur Urusan RI soal Papua, Ini Dalih Negara Pasifik
Kamis, 29 September 2016 - 12:16 WIB
Berani Ikut Campur Urusan RI soal Papua, Ini Dalih Negara Pasifik
A
A
A
JAKARTA - Indonesia memprotes sikap ikut campur enam negara di Kepulauan Pasifik soal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat yang disuarakan di PBB. Namun, salah satu dari enam negara itu berdalih, menyuarakan kondisi di Papua Barat sebagai haknya di forum PBB.
Dalih itu disampaikan Solomon Island melalui utusan khususnya di Papua Barat, Rex Horoi. Menurutnya, apa yang disuarakan enam negara di Kepulauan Pasifik soal Papua Barat di forum PBB adalah upaya untuk menemukan solusi atas masalah yang sudah terjadi 50 tahun.
Baca:
Usik Indonesia, Negara-negara Pasifik Ikut Campur soal Papua Barat
Di hadapan Majelis Umum PBB, Rex Horoi, menyebut lebih dari 500.000 warga etnis Melanesia di Papua Barat telah tewas dalam 50 tahun terakhir.
”Solomon Island telah menerima laporan dari sumber yang terhormat termasuk sesama negara anggota PBB dan para pemimpin masyarakat sipil menggambarkan kurangnya perlindungan HAM warga Melanesia Papua Barat,” katanya.
”Perhatian kami hubungannya dengan meningkatnya hilangnya nyawa di tangan Pemerintah Indonesia. Kami mungkin berpendapat bahwa itu kesalahan yang dibuat dan bahwa nyawa hilang sebagai konsekuensinya, tapi bagaimana bisa kita sebagai anggota ini, pembela HAM dan bagian dalam nilai-nilai etika dan moral menutup mata atas kematian lebih dari 500.000 orang Papua Barat selama 50 tahun terakhir,” sambung Horoi, seperti dikutip Papua New Guinea Today, Kamis (29/9/2016).
Baca juga:
Diplomat Cantik Indonesia Ini "Tampar" Enam Pemimpin Negara
Seperti diberitakan sebelumnya, enam negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di forum PBB, dengan menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Enam negara yakni, Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu, blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran HAM di Papua. ”Pelanggaran HAM di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare.
”Banyak laporan tentang pelanggaran HAM di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” lanjut dia.
Utusan tetap Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia, memprotes sikap ikut campur enam negara itu. Menurutnya, masalah Papua Barat sejatinya tidak ada dalam agenda pembahasan di forum PBB. Agenda yang dibahas sebenarnya soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respons global terhadap perubahan iklim.
”Para pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.
Nara menolak tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua Barat. “Laporan bermotif politik mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata,” kata Nara.
Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani masalah di Papua.
Dalih itu disampaikan Solomon Island melalui utusan khususnya di Papua Barat, Rex Horoi. Menurutnya, apa yang disuarakan enam negara di Kepulauan Pasifik soal Papua Barat di forum PBB adalah upaya untuk menemukan solusi atas masalah yang sudah terjadi 50 tahun.
Baca:
Usik Indonesia, Negara-negara Pasifik Ikut Campur soal Papua Barat
Di hadapan Majelis Umum PBB, Rex Horoi, menyebut lebih dari 500.000 warga etnis Melanesia di Papua Barat telah tewas dalam 50 tahun terakhir.
”Solomon Island telah menerima laporan dari sumber yang terhormat termasuk sesama negara anggota PBB dan para pemimpin masyarakat sipil menggambarkan kurangnya perlindungan HAM warga Melanesia Papua Barat,” katanya.
”Perhatian kami hubungannya dengan meningkatnya hilangnya nyawa di tangan Pemerintah Indonesia. Kami mungkin berpendapat bahwa itu kesalahan yang dibuat dan bahwa nyawa hilang sebagai konsekuensinya, tapi bagaimana bisa kita sebagai anggota ini, pembela HAM dan bagian dalam nilai-nilai etika dan moral menutup mata atas kematian lebih dari 500.000 orang Papua Barat selama 50 tahun terakhir,” sambung Horoi, seperti dikutip Papua New Guinea Today, Kamis (29/9/2016).
Baca juga:
Diplomat Cantik Indonesia Ini "Tampar" Enam Pemimpin Negara
Seperti diberitakan sebelumnya, enam negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di forum PBB, dengan menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Enam negara yakni, Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu, blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran HAM di Papua. ”Pelanggaran HAM di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare.
”Banyak laporan tentang pelanggaran HAM di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” lanjut dia.
Utusan tetap Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia, memprotes sikap ikut campur enam negara itu. Menurutnya, masalah Papua Barat sejatinya tidak ada dalam agenda pembahasan di forum PBB. Agenda yang dibahas sebenarnya soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respons global terhadap perubahan iklim.
”Para pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.
Nara menolak tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua Barat. “Laporan bermotif politik mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata,” kata Nara.
Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani masalah di Papua.
(mas)
