Duterte: ISIS Idiot, Saya Tak Bakar Wanita yang Tolak Berhubungan Seks
Selasa, 30 Agustus 2016 - 12:33 WIB
Duterte: ISIS Idiot, Saya Tak Bakar Wanita yang Tolak Berhubungan Seks
A
A
A
MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menolak tuduhan melakukan genosida dalam perang melawan narkoba yang menewaskan hampir 1.800 orang. Tuduhan itu, menurutnya, layak diberikan pada ISIS yang membakar perempuan karena menolak bercinta.
Dia juga membandingkan perang melawan narkoba dengan kekejaman yang dilakukan rezim Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad serta kelompok ISIS atau Islamic State di Irak dan Suriah.
Presiden Duterte meyakinkan polisi Filipina bahwa dia siap untuk pergi ke penjara untuk membela mereka dari tuntutan hukum karena menjalankan perintahnya untuk membunuh para gembong narkoba.
”Genosida? Siapa yang saya bunuh? Saya tidak membunuh setiap anak. Saya tidak menjatuhkan (bom) barel seperti Assad,” kata Duterte dalam pidato untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional pada hari Senin. ”Saya berjuang ...(melawan) penjahat,” katanya lagi, seperti dikutip Inquirer, Selasa (30/8/2016).
Presiden Duterte lantas menyebut kelompok ISIS dengan sebutan “idiot”. ”Saya tidak membakar perempuan karena mereka menolak untuk berhubungan seks,” kata Duterte mengacu pada kejahatan yang dilakukan ISIS saat membandingkan apa yang dia lakukan pada para gembong narkoba di negaranya.
Setidaknya 1.779 orang, baik pengguna maupun gembong narkoba tewas dibunuh sejak Duterte mengobarkan perang melawan narkoba. Jumlah orang yang tewas itu termasuk 712 orang yang ditembak mati dalam bentrokan melawan polisi. Sisanya dibunuh secara misterius.
Data orang yang tewas itu bersumber dari Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Jenderal Ronald dela Rosa, saat memaparkan data di hadapan senat.
Menurut Duterte, setidaknya 3,7 juta orang Filipina telah menjadi kecanduan metamfetamin atau dikenal warga Filipina dengan sebutan "shabu". Semantara itu, sekitar 600.000 pengguna dan pengedar narkoba menyerahkan diri ke polisi demi keselamatan mereka.
Pembunuhan besar-besaran dalam perang melawan narkoba oleh Pemerintah Duterte terus dikritik PBB dan kelompok HAM.
”Klaim untuk melawan perdagangan obat terlarang tidak membebaskan pemerintah dari kewajiban hukum internasional dan tidak melindungi aktor negara atau orang lain dari tanggung jawab atas pembunuhan ilegal,” kritik pelapor khusus PBB tentang eksekusi, Agnes Callamard.
Dia juga membandingkan perang melawan narkoba dengan kekejaman yang dilakukan rezim Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad serta kelompok ISIS atau Islamic State di Irak dan Suriah.
Presiden Duterte meyakinkan polisi Filipina bahwa dia siap untuk pergi ke penjara untuk membela mereka dari tuntutan hukum karena menjalankan perintahnya untuk membunuh para gembong narkoba.
”Genosida? Siapa yang saya bunuh? Saya tidak membunuh setiap anak. Saya tidak menjatuhkan (bom) barel seperti Assad,” kata Duterte dalam pidato untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional pada hari Senin. ”Saya berjuang ...(melawan) penjahat,” katanya lagi, seperti dikutip Inquirer, Selasa (30/8/2016).
Presiden Duterte lantas menyebut kelompok ISIS dengan sebutan “idiot”. ”Saya tidak membakar perempuan karena mereka menolak untuk berhubungan seks,” kata Duterte mengacu pada kejahatan yang dilakukan ISIS saat membandingkan apa yang dia lakukan pada para gembong narkoba di negaranya.
Setidaknya 1.779 orang, baik pengguna maupun gembong narkoba tewas dibunuh sejak Duterte mengobarkan perang melawan narkoba. Jumlah orang yang tewas itu termasuk 712 orang yang ditembak mati dalam bentrokan melawan polisi. Sisanya dibunuh secara misterius.
Data orang yang tewas itu bersumber dari Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Jenderal Ronald dela Rosa, saat memaparkan data di hadapan senat.
Menurut Duterte, setidaknya 3,7 juta orang Filipina telah menjadi kecanduan metamfetamin atau dikenal warga Filipina dengan sebutan "shabu". Semantara itu, sekitar 600.000 pengguna dan pengedar narkoba menyerahkan diri ke polisi demi keselamatan mereka.
Pembunuhan besar-besaran dalam perang melawan narkoba oleh Pemerintah Duterte terus dikritik PBB dan kelompok HAM.
”Klaim untuk melawan perdagangan obat terlarang tidak membebaskan pemerintah dari kewajiban hukum internasional dan tidak melindungi aktor negara atau orang lain dari tanggung jawab atas pembunuhan ilegal,” kritik pelapor khusus PBB tentang eksekusi, Agnes Callamard.
(mas)
