Jadi Menko Polhukam, Amnesty Usik Wiranto di Kasus Timor Leste

JAKARTA - Amnesty International mengkritik keras Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru menggantikan Luhut Panjaitan. Amnesty menyebut Wiranto melakukan “kejahatan” hak asasi manusia (HAM) dalam kasus Timor Leste tahun 1999.

Bahkan, penunjukkan Wianto sebagai Menkopolhukam yang baru dianggap Amnesty sebagai “penghinaan” terhadap HAM yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Timor Leste merupakan bekas Provinsi Indonesia yang bernama Timor Timur. Pada tahun 1999, terjadi referendum yang hasilnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Menurut Amnesty, ketika proses pemisahan diri itulah Wiranto dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di sana.

Pernyataan Amnesty ini merujuk pada penyelidikan yang dimulai pada tahun 1999 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia yang menyatakan bahwa Wiranto telah menyadari pelanggaran HAM secara ”luas dan terorganisir” selama referendum kemerdekaan Timor Timur.

Wakil Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Josef Benedict, mengatakan; ”Ini menambah penghinaan,” katanya.

Amnesty sebelumnya telah mengkritik keras Pemerintah Jokowi yang akan menjalankan eksekusi mati jilid III terhadap 14 terpidana mati kasus narkoba.

”Sehari setelah memesan gelombang baru eksekusi, Presiden (Joko) Widodo kini memutuskan untuk mengangkat aparat pengontrol keamanan negara pada seseorang yang didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pengadilan yang disponsori PBB,” katanya, yang dikutip dari situs amnesty.uk.org.

Wiranto yang juga Ketua Umum Partai Hanura belum menanggapi kritik keras Amnesty. Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hanura, Berliana Kartakusuma, mengklaim terpilihnya Wiranto sebagai salah satu bentuk rasa cinta pada bangsa Indonesia dan bentuk pengabdian pada bangsa.

"Beliau (Wiranto) berlatar belakang TNI, sebagai warga negara yang cinta bangsa negara itu jadi prioritas utama dibandingkan prioritas yang lain," kata Berliana di kompleks DPR, Jakarta, kemarin.